Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Berupaya Menekan Peredaran Rokok Ilegal

KRAKSAAN – Upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Probolinggo. Salah satunya melalui sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai di Ruang Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo di Kota Kraksaan, Kamis (11/4).

Narasumber pada sosialisasi berwujud Talkshow Stop Rokok Ilegal itu adalah Anggota Komisi VIII DPR RI H. Hasan Aminuddin. Ada pula Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Probolinggo RM. Agus Ekawidjaja yang diwakili Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Probolinggo Bambang Soutedjo.

Narasumber berikutnya adalah Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Riyanto. Sementara Kabag Administrasi Perekonomian dan SDM Pemkab Probolinggo Santoso bertindak sebagai moderator.

Para narasumber menyampaikan materi kepada para peserta Talkshow Stop Rokok Ilegal di di Ruang Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo di Kota Kraksaan, Kamis (11/4). (Abdul Jalil/Koran Pantura)

Talkshow diikuti ratusan peserta dari jajaran Polres Probolinggo, Kodim 0820 Probolinggo, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DBHCHT dan PNS di Kabupaten Probolinggo.

Kepada Koran Pantura, Kepala KPPBC Probolinggo RM. Agus Ekawidjaja menyampaikan, peredaran rokok ilegal terjadi di banyak tempat. Untuk menekan peredaran rokok ilegal itu, pihaknya merangkul seluruh kalangan untuk ikut menyosialisasikan dan membantu mengawasi peredaran itu.

Agus mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama tidak mengkonsumsi rokok ilegal. Sebab peredaran rokok ilegal sangat berpengaruh terhadap target pencapaian bea dan cukai sebesar Rp 208,82 triliun. Jumlah tersebut terbagi dalam cukai sebesar Rp 165,5 triliun, bea masuk sebesar Rp 38,90 triliun, dan bea keluar sebesar Rp 4,42 triliun. Artinya, perolehan cukai sangat besar.

“Keberhasilan kami sangat tergantung dari peran serta Bapak dan Ibu. Mari berkoordinasi dalam beredarnya rokok ilegal. Selama ini pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tinggal menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Probolinggo. Kami mengimbau agar bisa menjadi agen-agen stop rokok ilegal,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemkab Probolinggo Anung Widiarto mengungkapkan, Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau merupakan salah satu komponen sumber dana yang dapat dimanfaatkan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo. Sehingga mampu menyediakan lapangan kerja serta melaksanakan pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat untuk menumbuhkan wirausaha baru.

“Selain itu, sebagai kegiatan alih profesi bagi buruh pabrik rokok yang sudah gulung tikar. Juga untuk penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui bantuan sarana produksi,” ungkapnya. (yek/adv)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan