Politik & Pemerintahan

Baru 6 Kecamatan Lunas Pajak

PROBOLINGGO – Jelang tutup tahun, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo menggelar rapat evaluasi capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dalam rapat yang digelar di ruang pertemuan Tengger, Kantor Bupati Probolinggo di Kraksaan, Selasa (4/12), terungkap baru hanya 6 kecamatan yang sudah lunas pajak.

Rapat itu kemarin dipimpin oleh Sekda Soeparwiyono. “Selamat kepada kecamatan yang telah mampu lunas PBB-P2 100 persen. Tetapi, hingga saat ini masih ada sejumlah desa/kelurahan yang capaiannya masih di bawah 10 persen. Harus ada solusi supaya sampai akhir Desember 2018 sudah lunas 100 persen,” kata Sekda.

Dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo, baru 6 kecamatan yang telah lunas pajak. Enam kecamatan tersebut ialah Bantaran, Lumbang, Sumber, Sukapura, Dringu dan Krejengan.

Sosialisasi tentang SPPT PBB di salah satu kecamatan, demi mengoptimalkan pendapatan daerah (Dokumen/Koran Pantura)

Menurut Sekda, tanggal jatuh tempo pembayaran PBB P2 adalah 30 September 2018. Target PBB-P2 untuk buku 1 dan 2 (pembayaran di bawah Rp 500.000) mencapai Rp 10.755.487.779 dengan jumlah SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) sebanyak 428.384 lembar. Sedangkan capaian PBB-P2 hingga akhir November 2018 lalu dengan jumlah SPPT terbayar sebanyak 344.124 lembar, dan pembayaran Rp 8.510.412.265 atau 79,13 persen.

“Saat ini Badan Keuangan Daerah sedang melakukan persiapan cetak masal PBB-P2 pada bulan Desember minggu ke-2. Diawali dengan kalibrasi SPPT dan simulasi sebagai penetapan SPPT akhir tahun 2019 ini,” tegasnya.

Sedangkan Kepala Badan Keuangan Daerah Santiyono mengharapkan kerjasama semua camat agar pelunasan PBB-P2 bisa mencapai 100 persen. Karena hingga saat ini masih ada piutang PBB-P2 yang harus segera dilunasi oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Kami berharap  lima tahun mendatang sudah tidak ada lagi piutang PBB-P2,” kata Santiyono.

Sementara, Kepala Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Susilo Isnadi menyampaikan bahwa selama ini pihaknya sudah maksimal dalam melakukan penagihan PBB-P2 kepada masyarakat. Bahkan penagihan dilakukan langsung bersama dengan Inspektorat Kabupaten Probolinggo. Terutama kepada desa-desa yang capaiannya masih dibawah 10 persen.

“Kami melakukan evaluasi secara berkala kepada petugas pemungut desa dan koordinator pemungut kecamatan. Tiap kecamatan ada koordinator pemungut yang mengoordinir di desa. Tetapi bagaimanapun juga, penagihan PBB-P2 harus dilakukan dengan persuasif,” ujarnya.

Selain itu, banyaknya pecah tanah membuat status objek pajak masih samar. Oleh karenanya perlu dilakukan pemutakhiran data PBB-P2 melalui penilaian objek pajak (klasiran).

“Dengan adanya pemutakhiran itu diharapkan pemungutan pajak akan lebih efektif. Masih ada sisa waktu 3 pekan lagi, dan kami optimis masih bisa tercapai,” tandas Susilo. (tm/iwy)

 


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan