Politik & Pemerintahan

Pandangan Bupati Tantri, Banyak Warga Gemar Mengaku Miskin

KRAKSAAN – Mengatasi problem kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar daerah-daerah di Jawa Timur. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Namun, Bupati Probolinggo Hj. P.  Tantriana Sari mendapati fenomena mencengangkan terkait kemiskinan, yaitu miskin kultural.

Permasalahan kemiskinan diulas serius oleh Bupati Tantri dalam Musrenbang 2020, kemarin (21/3) di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo. Kegiatan itu dihadiri sekitar 300 orang.

Dalam pandangan Bupati Tantri, sebenarnya sudah banyak masyarakat yang sudah entas dari kemiskinan, namun masih merasa dirinya miskin. Sehingga saat dilakukan pendataan, yang terekam adalah data kemiskinan.

“Apa yang disampaikan Kepala Bappeda, paparan rekomendasi Bappeda Jatim, dilengkapi Pokok Pikiran DPRD, kami akan memantapkan,” ujar Bupati Tantri mengawali paparan.

Pihaknya menyampaikan terima kasih atas masukan untuk fokus pada pengentasan kemiskinan. Fokus yang sama dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Memang benar PR (pekerjaan rumah) terbesar Pemkab Probolinggo adalah menurunkan angka kemiskinan. Namun menurut kacamata Mantan Gubernur Soekarwo pada September 2018, kondisi kemiskinan Jatim dan Probolinggo itu didominasi kemiskinan kultural. Maka kami berusaha menerapkan budaya malu pada masyarakat,” jelas Bupati Tantri.

Lebih jauh, menurutnya agar masyarakat malu memiliki predikat miskin, bukan malah kebalikannya. Karna kenyataan saat ini masyarakat mengaku miskin agar dapat bantuan dana pemerintah.

Dia memberikan contoh kasus di desa-desa. Menurutnya ada ibu-ibu muda menyerobot antrean untuk mendapat amplop berisi dana bantuan tunai untuk para lansia yang pra sejahtera. “Bahkan mereka rela gontok-gontokan dengan yang sepuh itu. Sempat saya sindir, ibu yang memakai perhiasan emas di tangannya,” kata Bupati. Kegemaran warga masyarakat yang mengaku miskin semacam itu sedang berusaha disadarkan.

Bupati Tantri ingin agar desa-desa yang masih tercatat miskin bisa mencontoh desa wisata di wilayah Pegunungan Tengger. “Ada satu wilayah yakni satu desa berusaha dikroscek oleh Camat dan Pemdes yakni Desa Jetak. Penurunan kemiskinan bisa 80 persen itu luar biasa. Ternyata bukan karena anggaran namun karena kreatifitas pemerintah kecamatan dan desa setempat,” ujar Bupati. Caranya yakni dengan memaksimalkan wilayah dengan pertanian dan pariwisata.

Bupati juga mengatakan bahwa pembangunan di Kabupaten Probolinggo perlu bantuan Pemprov Jawa Timur, karena ada bentang alam yang wewenangnya melekat di pemerintah provinsi. Salah satu aspirasi masyarakat Kabupaten Probolinggo, yakni pengelolaan sungai besar.

“Sungai besar yang menjadi wewenang Pemprov yakni Kedunggaleng di Tegalsiwalan-Dringu lalu Pancarglagas di Pukuniran-Paiton, langganan menjadi penyebab banjir. Kami berharap ada normalisasi sungai,” ujarnya.

Selain itu Bupati meminta agar ditelaah dan dikaji untuk pembanguna pelabuhan atau dermaga wisata di Pantai Bentar untuk mendukung wisata Pantai Bentar-Pulau Gili Ketapang. Pasalnya, selama ini akses hanya bisa dari Kota Probolinggo saja, sementara Bupati Tantri menginginkan dari Kabupaten Probolinggo.

“Kami juga minta sinergitas untuk memasarkan kopi dan buah mangga. Kami membutuhkan penguatan dan pembukaan kran perdagangan regional Jatim, Nasional, dan Internasional,” paparnya. Selanjutnya, Bupati Tantri berharap Forum CSR (Corporate Social Responsibility) bisa mengomunikasikan pembangunan bersumber dari dana CSR untuk Kabupaten Probolinggo.

“Dikomunikasikan dan disinergikan untuk menghindari overlaping pembangunan. Butuh kajian juga status aset dari pembangunan dari dana CSR. Sehingga pembangunan bisa jadi jawaban masalah namun tidak bermasalah di kemudian hari,” jelasnya. (ra/iwy)

Bupati Probolinggo Hj. P Tantriana Sari memberikan paparan dalam forum Musrenbang Kabupaten Probolinggo 2020, Kamis (21/3). (Rahmat Hidayat/Koran Pantura)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan