Politik & Pemerintahan

Dampingi Kades dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Layanan Pengadaan menggelar kegiatan Asistensi atau pendampingan pengadaan barang dan jasa kepada pemerintah desa. (Sibro Malisi/Koran Pantura)

PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo berusaha mendorong kegiatan pengadaan barang dan jasa di 325 desa se-Kabupaten Probolinggo agar berjalan lancar tanpa kendala. Sebab kegiatan tersebut harus berjalan sesuai regulasi. Karena itu, 325 kepala desa se-kabupaten didampingi terkait hal itu melalui program Asistensi Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

“Dana Desa nilainya sangat besar. Di dalamnya ada pengadaan barang dan jasa. Sesuai dengan arahan Ibu Bupati (Bupati Probolinggo Hj P Tantriana Sari), para kepala desa perlu diasistensi,” kata Kepala Bagian Layanan Pengadaan Pemkab Probolinggo M Abduh Ramin.

Abduh menegaskan pendampingan tersebut berlaku untuk seluruh pemerintah desa. Dalam rangka efisiensi pelaksanaan pendampingan itu, maka seluruh kepala desa berikut dengan bendahara desa diundang ke kantor kecamatan. Untuk selanjutnya, pejabat pengadaan bersama Bagian Hukum melaksanakan asistensi.

Kegiatan Asistensi terdiri dari proses penyusunan anggaran, penyusunan harga prakiraan, hingga belanja pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “Kami berikan penjelasan secara detail. Salah satu tujuannya agar antara perencanaan dan realisasi sesuai dengan target,” kata Abduh.

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa di desa menggunakan pola sederhana. Artinya, pelaksanaan pengerjaan proyek fisik menggunakan pola swakelola. Sementara untuk barang dengan mekanisme belanja barang dan jasa yang sesuai dengan harga pasar.

Abduh mengingatkan agar pemerintah desa berhati-hati dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sebab, setiap pengadaan dan jasa harus benar-benar sesuai kemampuan SDM pemerintah desa. “Pelaksanaan terbilang baik jika perencanaan, administrasi, dan realisasi sesuai dengan ketentuan,” terangnya.

Pada tahun 2019, pihaknya akan membuka jasa konsultasi untuk pemerintah desa. Apabila ada kendala dalam pelaksanaan barang dan jasa, maka Pemkab akan mendampingi. “Pendampingan ini sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah, bahwa pemerintah desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah itu sendiri,” tegas Abduh. (*)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan