Politik & Pemerintahan

Pembayaran PBB Kota Probolinggo Masih Bermasalah

PROBOLINGGO – Masih ada warga Kota Probolinggo yang dipusingkan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tak tanggung-tanggung, tagihan PBB yang harus dibayar hingga beberapa tahun. Padahal, warga merasa sudah membayar tagihan PBB rutin setiap tahunnya ke perangkat kelurahan.

Salah satu warga yang mengeluhkan hal itu adalah Amel (20). Perempuan yang tinggal di Blok Kentangan, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran ini dinyatakan 4 tahun tidak membayar PPB oleh pihak bank. Tentu saja ia kaget mendengar pernyataan tersebut. Sebab, menurut Amel, kakaknya rutin membayar PPB setiap tahun ke perangkat kelurahan setempat.

Amel mengetahui ada tagihan PBB 4 tahun dari petugas Bank Jatim, saat hendak membayar PBB tahun 2016. Karena hanya membawa uang sesuai tagihan yang tertera di PBB, ia terpaksa hanya bisa membayar 1 tahun yakni PBB tahun 2016, yakni sebesar Rp 50 ribu. “Saya bayar 1 tahun saja, PBB tahun 2016. Yang 3 tahun enggak saya bayar,” kata Amel, Minggu (10/3) sore.      

Menurutnya, tunggakan yang belum terbayar itu untuk tahun 2012, 2014 dan 2015. Amel tidak tahu kemana uang PBB yang dibayarkan kakaknya ke perangkat kelurahan untuk 4 tahun tersebut. Atas permasalahan ini, Amel tidak melapor ke kelurahan. “Enggak, saya tidak pernah memberitahukan ke kelurahan,” katanya. 

Ditambahkan Amel, dia membayar PBB ke Bank Jatim, tidak melalui perangkat kelurahan, karena ada kebutuhan mendadak. Ia butuh tanda atau surat pelunasan PBB untuk mengurusi surat pindah. “Karena butuh itu sebagai persyaratan mengurus surat pindah. Akhirnya saya tahu kalau PBB kami tidak terbayar,” ujarnya.

Apa yang dialami Amel ternyata juga dialami seorang warga RW 6 di Kelurahan Kanigaran. Bahkan warga tersebut sampai mengeluhkan masalah ini di akun facebook. Warga meminta walikota menindak aparat yang tidak menyetor uang PBB dari warga. Dalam postinganya warga itu mengaku 4 tahun PBB-nya dinyatakan tidak terbayar. Padahal, ia mengaku sudah lunas membayar melalui perangkat kelurahan.

Kasus belum disetornya PBB mencuat setelah Pemkot Probolinggo meminta warga untuk membayar sendiri ke bank. Warga tidak diperkenankan lagi membayar PBB melalui perangkat kelurahan, tetapi membayar sendiri ke bank yang ditunjuk Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD).

Sementara, Lurah Curahgrinting Bambang Suherman mengatakan tidak tahu persis letak masalah ini. Sebab, saat tahun 2016 ia belum belum menjabat lurah. Sedangkan saat ini petugas penagih PBB tidak lagi bekerja di kelurahan, tetapi dipindah ke tempat lain. Meski begitu, Bambang tetap akan mengklarifikasi persoalan tersebut.

Menurutnya, jika keluhan warga benar, maka perangkat tersebut akan dimintai pertanggung-jawaban. Caranya, dengan mengganti uang PBB warga yang tidak disetor. “Senin saya cari perangkatnya. Kan sudah tidak di kelurahan lagi. Kalau ketemu, kami meminta untuk diselesaikan,” kata Lurah Bambang.

Hal senada diungkapkan Lurah Kanigaran Dwi Ariyanto. Menurutnya, sejak tahun 2019, pembayaran PBB diarahkan ke bank. Jika ada warga yang merasa telah membayar PBB tahun sebelumnya, namun masih ditagih, Dwi mempersilahkan untuk ke kantor kelurahan untuk mencari solusi. “Tetapi membawa bukti Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ya. Kami selesaikan. Jangan sampai ada warga yang dirugikan,” pintanya.

Sedangkan Kabid PBB pada BPPKAD Askar membenarkan kalau kasus seperti itu sedang banyak dialami warga. Menurutnya, sebelum 2019 Pemkot Probolinggo melibatkan kelurahan dan kecamatan untuk menghimpun pembayaran PBB. Tetapi karena terjadi kebocoran, pihaknya tidak lagi memperkenankan petugas Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD memungut PBB ke warga. “Sekarang petugas yang dilibatkan bidang PBB pada DPPKAD,” kata Askar.

Karena itu, ia meminta regulasi pengelolaan keuangan daerah dan perwali tentang pelimpahan wewenang Walikota kepada Camat mengenai pemungutan PBB oleh perangkat kelurahan/kecamatan dihapus atau dicabut. “Jadi, yang boleh memungut PBB sekarang hanya petugas bidang PBB di BPPKAD saja. Saya menghimbau warga untuk membayar ke bank yang ditunjuk, yaitu Bank Jatim dan BRI atau BKD Kelurahan,” pinta  Askar.

Mengenai kasus tunggakan yang dikeluhkan warga, Askar akan segera langsung melapor atau memberitahu pada  kelurahan atau kecamatan agar segera ditindaklanjuti. “Monggo warga melapor ke lurah/camat setempat jika PBB-nya bermasalah. Agar segera ditindaklanjuti oleh kelurahan atau kecamatan,” pintanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan