Politik & Pemerintahan

Wajib Tuntaskan Perdes Apbdes, Atau DD Tak Cair

PROBOLINGGO – Masih ada desa di Kabupaten Probolinggo yang belum bisa mencairkan Dana Desa (DD) tahap I hingga pertengahan Februari ini. Pasalnya, Peraturan Desa (Perdes) APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) desa-desa tersebut belum tuntas.

Karena Perdes APBDes belum tuntas, maka proses transfer DD dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) belum bisa dicairkan hingga saat ini.

Hal ini diungkapkan Kasi Keuangan dan Aset Desa pada DPMD Kabupaten Probolinggo Nurhidayatullah. Menurutnya, saat ini hampir seluruh desa sudah menyelesaikan rancangan Perdes APBDes. Namun, prosesnya masih menunggu hasil evaluasi rancangan Perdes APBDes itu oleh kecamatan. “Ketika sebagian besar sudah ditetapkan, segera kita usulkan permohonan transfernya,” ungkapnya, Senin (18/2).

Terkait kapan tuntasnya proses evaluasi rancangan Perdes APBDes dilakukan oleh pihak kecamatan, Nurhidayatullah tidak bisa memastikan. Pasalnya, waktu penyelesaian Perdes APBDes tidak berada langsung di bawah kendali Dinas PMD Kabupaten Probolinggo, melainkan sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa masing-masing.

“Yang bisa kami estimasikan, DD tahap I dapat dicairkan segera ketika seluruh pemerintah desa telah menetapkan Perdes APBDes-nya. Baru akan kami ajukan permohonan transfernya,” paparnya.

Untuk mendorong percepatan itu, DPMD kabupaten Probolinggo melakukan upaya pendampingan dalam penyusunan Perdes APBDes di setiap desa melalui tenaga para pendamping desa masing-masing. “Pendampingan dari kami terus berjalan, kami optimis segera terpenuhi,” katanya.

Ditambahkan, Kabupaten Probolinggo merupakan daerah penerima DD terbesar di Jawa Timur. Nilai total DD mencapai Rp 392 miliar. Pada tahap I adalah senilai sekitar Rp 78,4 miliar untuk 325 desa di 24 kecamatan. “Kira-kira segitulah perkiraannya,” sebutnya.

Sementara itu, Camat Dringu Heri Kriswanto menyebutkan, DD yang akan cair dalam waktu dekat ini seyogyanya dipakai untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasalnya apabila tahun 2017 lalu DD dipakai untuk pembentukan BUMDes, maka tahun ini merupakan tahun pengembangannya.

 “Kami selalu mengingatkan kepada setiap kepala desa untuk memanfaatkan DD yang diterima untuk mengembangkan usaha kreatif di desanya melaui BUMDes yang telah dibentuk sebelumnya. Hal ini untuk menumbuhkan geliat ekonomi kreatif warga sekaligus mengurangi angka pengangguran,” tuturnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan