Politik & Pemerintahan

Konsolidasi Data Tiap Bulan, Siap Sukseskan Pemilu 2019

Pembuatan KTP-El yang tidak sampai 60 detik pemohon sudah mendapatkan KTP el. (Sibro Malisi/Koran Pantura)

PROBOLINGGO – Daftar pemilih yang bersumber dari data konsolidasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil) sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang. Karena itu, Pemkab Probolinggo melalui Dispenduk Capil setempat siap menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2019.

Salah satu yang dilakukan dengan cara menyiapkan data update setiap bulan. Data hasil data konsolidasi itu terus disinkronkan dengan data penyelenggara pemilu. “Kami ingin menyiapkan data semaksimal mungkin untuk Pemilu 2019 mendatang,” kata Kepala Dispenduk Capil setempat Slamet Riyadi.

Slamet mengatakan, selain data konsolidasi, upaya lain adalah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap penduduk yang meninggal dunia. Hal itu sangat penting, sebab ada kemungkinan warga yang telah meninggal dunia masih tercatat sebagai penduduk aktif. “Kami menyiapkan form terkait yang selanjutnya diteruskan ke pemerintah desa,” ungkapnya.

Dengan cara demikian, ia yakin data penduduk di Kabupaten Probolinggo akan sesuai dengan kondisi di lapangan atau sesuai dengan jumlah penduduk yang sebenarnya.

Slamet mengungkapkan, hingga 30 November 2018, jumlah warga yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik sudah mendekati 100 persen. Dari 849.655 jumlah penduduk, yang wajib KTP Elektronik sudah mencapai 821.360 jiwa. Dengan demikian, penduduk yang belum melakukan perekaman hanya 28.295 jiwa.

Targetnya, pada Desember 2018, data konsolidasi dengan pemerintah desa terkait warganya yang meninggal dunia sudah bisa masuk. Selanjutnya, Dispenduk Capil akan melakukan pengurangan jumlah pendudukan yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik.

Berikutnya, penduduk yang belum melakukan perekaman akan terus diberi sosialisasi agar segera melakukan perekaman. “Insya Allah dengan ikhtiar selalu memperbaiki layanan, maka target 98 persen perekaman bisa tercapai,” tegas Slamet.
Di sisi lain, Slamet juga meminta kepada sejumlah masyarakat untuk aktif dalam pemenuhan dokumen kependudukan. Sebab target tidak akan tercapai jika masyarakat tidak bekerjasama. “Misalnya ada orang yang meninggal, maka pemerintah tidak akan bisa tahu jika tidak ada pemberitahuan. Karena itu melalui pengurusan akta kematian, bisa dilihat sehingga jumlah penduduk dikurangi secara sistem,” terangnya. (bro/adv)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan