Politik & Pemerintahan

Wali Kota Incar Plaza

PROBOLINGGO – Pemkot Probolinggo punya rencana menyulap Plaza Probolinggo menjadi kantor pelayanan publik. Namun untuk sementara, rencana tersebut belum bisa direalisasikan. Sebab hak pengelolaan gedung yang berada di Jalan Raya Panglima Sudirman itu masih dipegang PT Avila Prima Indah Makmur.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin saat memantau kondisi Plaza, Rabu (13/2) siang. Ia ditemui Alexander Arif sebagai kuasa hukum dari PT Avila Prima Indah Makmur. Menurut Wali Kota Hadi, pihaknya masih akan mempelajari segala hal terkait Plaza Probolinggo. “Berikut dampak yang akan timbul terhadap para pedagang dan pengusaha yang sekarang menempati Plaza,” terangnya, kemarin.

Karena itu, Pemkot belum bisa memastikan apakah Plaza Probolinggo bisa diubah menjadi kantor pelayanan publik atau tidak. Wali Kota Hadi masih akan melanjutkan pembicaraan dengan PT Avila terkait pengelolaan Plaza Probolinggo. Sebab hingga kini, belum ada titik temu antara kedua belah pihak.

Perlu diketahui, PT Avila Prima Indah Makmur yang berkantor di Surabaya, mengantongi Surat Izin Penempatan (SIP) sejak tahun 1987. Dalam SIP yang dikeluarkan pada masa Wali Kota Abdul Latief itu, tidak tercantum masa berlaku pengelolaan. Dengan demikian, hingga saat ini, hak pengelolaan Plaza Probolinggo masih di tangan PT Avila.

Wali Kota Hadi mengatakan, dirinya masih belum sebulan memimpin Kota Probolinggo. Ia mengakui butuh waktu untuk memujudkan keinginannya mengubah Plaza Probolinggo menjadi kantor pelayanan publik.

“Sebagai tindaklanjut, saya akan mengumpulkan OPD terkait, dan menjadwalkan pertemuan dengan PT Avila Makmur. Tapi kami akan mempelajari dulu soal ini,” ungkap Wali Kota sebelum meninggalkan Plaza Probolinggo.

Sementara itu, Alexander Arif selaku kuasa hukum PT Avila menyatakan, hak pengelolaan Plaza Probolinggo masih berada di tangan kliennya. Ia mengatakan, SIP soal gedung seluas sekitar 2.000 meter persegi itu tidak mencantumkan batas waktu. “SIP itu keluar tahun 1987 semasa era Wali Kota Abdul Latif. Memang tidak tercantum batas waktu,” terangnya.

Alexander kemudian menceritakan kronologi seputar pengelolaan Plaza Probolinggo oleh kliennya. Sebelum SIP terbit pada 1987, kliennya menjalin kerjasama dengan Pemkot. Kesepakatannya, pemkot menyediakan lahan, sementara PT Avila membiayai pembangunan Plaza.

“Sebelum 1987, pembangunan plaza ini menelan dana sekitar Rp 600 juta. Kami juga diminta membangun terminal colt (angkutan kota) dan Pasar Wonoasih,” terang Alexander.

Alexander berterus terang, PT Avila sebenarnya mengalami kerugian selama mengelola Plaza Probolinggo. Pasalnya, minat masyarakat terhadap lapak yang dibangun di Plaza terbilang rendah, sehingga tidak laku. Bahkan, lapak dan bangunan los di lantai 2 kosong.

Dalam situasi seperti itu, kliennya masih harus membayar retribusi senilai Rp 5 juta per tahun ke Pemkot. “Kami yang mengelola plaza ini. Tapi biaya sewa dan retribusi yang menangani adalah Pemkot, juga bayar ke Pemkot. Kami hanya menerima uang sewa pertama. Setelah itu, sewa dan retribusi Pemkot yang mengurusi,” terangnya.

Ia juga mengungkapkan rencana PT Avila yang akan merenovasi gedung tersebut. Alexander yang kemarin didampingi 2 rekannya  mengatakan, Plaza akan disulap menjadi department store. Meski begitu, ia memberi lampu kuning pada Pemkot untuk mengakuisi. Yang penting menurutnya, kompensasinya jelas dan disetujui oleh pemilik PT Avila Prima.

“Monggo, terserah Pemkot. Kami membuka pintu, asal ada kompensasinya. Ya tentunya sesuai dengan sekarang,” kata Alexander.

Ditanya berapa kira-kira nilai kompensasi yang diminta PT Avila, Alexander tidak menjawab terang. Namun, paling tidak nilainya di atas kompensasi yang disepakati sebelumnya. Ia menerangkan, semasa Wali Kota Rukmini, ada kesepakatan kompensasi sebesar Rp 5 miliar. Namun Pemkot ternyata belum merealisasikannya.

“Ya, (kalau sekarang) di atas itulah. Kompensasi tentunya disesuaikan dengan situasi ekonomi sekarang,” ujarnya.  (gus/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan