Politik & Pemerintahan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Moh. Yasin (dua dari kiri) memberikan keterangan saat audiensi dengan Bawaslu, Senin (11/2). (Deni Ahmad Wijaya/Koran Pantura)

Dewan Prihatin Politik Uang

PAJARAKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo bertandang ke DPRD Kabupaten Probolinggo, Senin (11/2). Selain silaturrahim, kegiatan itu juga sebagai sarana audiensi tentang pemilu. Di dalam forum, muncul pembahasan mengenai money politics tiap pemilu  yang menjadi adat di Kabupaten Probolinggo.

 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Moh. Yasin menyatakan, money politics atau politik uang yang sudah jelas dilarang, masih seolah masih menjadi ‘tradisi’ mengakar. “Salah satu penyebabnya yaitu sikap pragmatis masyarakat. Kalau nggak dikasih duit, nggak mau nyoblos,” kata Yasin.

 Yasin menerangkan, banyak masyarakat yang enggan menyalurkan hak suaranya jika tidak mendapatkan ‘serangan fajar’ dari peserta pemilu. Mereka lebih memilih melanjutkan kerja hariannya dibandingkan mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

 “Bahkan, kalau kita mau menggelar kampanye atau sosialisasi, yang ditanya pertama ‘ada duitnya apa enggak’. Kalau semisal terlanjur diundang dan tidak diberi uang, mereka mengeluh,” beber legislator dari PPP tersebut.

 Menurut Yasin, sikap pragmatis ini akhirnya memaksa calon pemimpin atau calon wakil rakyat mengeluarkan uang lebih untuk keperluan tersebut. Dampaknya akan buruk bagi kinerja pemimpin terpilih. “Jangan heran kalo banyak Gubernur atau Bupati nantinya berbaju kuning (tahanan KPK). Money politik ini bahaya kalau diteruskan dan menjadi budaya,” ujarnya.

 Ia menambahkan, tidak menampik kemungkinan peserta pemilu di sejumlah daerah juga saat ini tidak mengandalkan Sumber Daya Manusia (SDM), karena hal itu tidak menjadi item penilaian bagi pemegang hak pilih. “Sumber Daya Manusia diganti dengan Sumber Daya Money,” tegas Yasin.

 Oleh karenanya, Yasin berharap seluruh pihak termasuk Bawaslu turun lebih sering ke masyarakat hingga ke tataran bawah. Tujuannya untuk mensosialisasikan larangan money politik dan bahaya dampaknya pada sistem pemerintahan Indonesia ke depan. “Ini agar pemahaman masyarakat tentang pemilu berubah,” ujarnya.

 Sedangkan komisioner Bawaslu Kabupaten Probolinggo Zaini Gunawan senada dengan Yasin. Menurutnya, money politics adalah preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi berkualitas di Indonesia. “Soal money politics ke rakyat itu bukan budaya lagi, tapi sudah adat. Kondisi ini yang kita sayangkan,” ujarnya.

Zaini menerangkan, mengubah adat agak sulit jika dilakukan secara frontal. Jalan tengah sementara bagi peserta pemilu adalah dengan memberikan uang transport yang wajar sesuai aturan yang berlaku.

“Ada penyesuaian transport. Misal kalauo gundang warga dari Besuk ke Kraksaan kan nggak wajar kalau dikasih Rp 250 ribu per orang. Kalau Rp 50 ribu mungkin cukup,” ungkap Divisi SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Probolinggo itu.

Yang jelas, kata Zaini, setiap peserta pemilu dilarang memberikan sembako kepada masyarakat. Kalau hanya atribut kampanye diperbolehkan. “Kita berharap agar pelaksanaan pemilu 2019 bisa berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi pelanggaran,” tandas Zaini. (awi/iwy)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan