Politik & Pemerintahan

Dinilai Gagal, PC PMII Probolinggo Akan Demo Kantor Bupati


PROBOLINGGO – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Probolinggo berencana menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Probolinggo pada Kamis (15/6/2023) pekan ini.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan mereka, atas kinerja Pemkab Probolinggo yang dinilai gagal dalam pengelolaan dan transparansi anggaran keuangan, Pengentasan kemiskinan, serta kurangnya keberpihakan pada rakyat kecil.

Dalam seruan aksi yang diposting dan disebar luaskan sejak Senin (12/6/2023) lalu itu. Disebutkan jika PC PMII Probolinggo mengajak seluruh kadernya untuk mengikuti aksi demo yang bertajuk Catatan Hitam Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Didalam postingannya pula PC PMII Probolinggo memaparkan terkait ketidak sepakatannya dengan Raihan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan periode 2017-2021 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo. Pasalnya mereka menilai ada banyak kejanggalan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) pada periode tersebut.

Yang pertama yakni terkait dengan Analisis Makro pertumbuhan APBD Kabupaten Probolinggo selama 6 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal itu dimulai dari tren peningkatan pendapatan di tahun 2019 yang mencapai Rp 2,399,598,158,413 atau tumbuh 11 persen. Walaupun di tahun sebelumnya Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2018 senilai Rp 2,156,454,895,486 atau setara dengan 5 persen.

Kemudian di tahun 2020 saat dunia dilanda pandemi Covid-19, Kabupaten Probolinggo mengalami penurunan drastis hingga mencapai angka -4 persen dengan tren pendapatan senilai Rp 2,306,143,683,409. Tapi, di tahun selanjutnya Kabupaten Probolinggo mampu bangkit dengan pendapatan sebesar 2 persen dengan tren pendapatan senilai Rp 2,343,395,502,546, walaupun masih dilanda pandemi COVIID-19 di tahun 2021.

“Sialnya, pendapatan pada tahun 2022 lebih rendah dari pada tahun sebelumnya, yaitu dengan presentase -1 persen dengan tren pendapatan sebesar Rp2.327.961.156.003,” tulis Ketua II PC PMII Probolinggo Abdul Razak, seperti dikutip Koran Pantura pada Selasa (13/06/2023).

Selanjutnya yakni, terkait dengan Realisasi APBD Probolinggo Tahun 2022 Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat miris. Karena melihat APBD tahun ini sebesar 2,4 T hanya terealisasi 33,4 persen dengan nominal 820 M. Sementara 820 M yang terealisasi 73 persen yang diperuntukkan untuk belanja operasional. Miris anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat hanya 1,9 persen untuk belanja modal dengan nominal 15,38 M.

“Maka tidak heran kemudian ketika Kabupaten Probolinggo menjadi daerah termiskin nomer 4 di Jawa Timur. Pasalnya, APBD berkelindan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja,” lanjut Razak di postingannya itu.

Lebih lanjut, diterangkannya jika penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian, tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya.

“Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau program yang diusulkan Selain itu, Pasal 4 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Disebutkan jika keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” terangnya.

Oleh sebab itu, Razak mewakili rekan-rekannya di PC PMII Probolinggo menyebut jika raihan Pemkab Probolinggo atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 5 kali berturut-turut untuk laporan keuangan 2017-2021 dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) patut dipertanyakan.

“Dengan ini PC PMII Probolinggo sangat tidak sepakat terhadap penghargaan WTP yang diberikan kepada Pemkab Probolinggo. Pasalnya, ada beberapa temuan kejanggalan dalam penyusunan APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2018-2022 yang kami nilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran,” pungkasnya. (tm)


Bagikan Artikel