Politik & Pemerintahan

Walikota Warning soal Perekrutan P3K


PROBOLINGGO – Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin kemarin (7/2) menggelar pers rilis soal perekrutan Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (P3K). Dalam kesempatan itu Walikota Hadi mengeluarkan warning akan menindak tegas jajarannya jika terbukti “bermain-main” dalam perekrutan tersebut.

Dalam pers rilis di ruang lobi kantor pemkot itu, Walikota Hadi didampingi Wawali M. Soufis Subri. Menurut Walikota Hadi, berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB),  Pemkot Probolinggo mendapat jatah merekrut 25 tenaga P3K. Adapun formasinya adalah 21 tenaga guru dan 4 tenaga penyuluh pertanian.

Prioritas yang akan direkrut adalah karyawan pemkot yang berstatus K2 yakni, mereka yang bekerja di pemkot bedasarkan SK walikota. Namun, tidak menuntut kemungkinan warga yang tidak bekerja di pemkot, PTT atau GTT, bisa diterima. “Memang prioritas K2, tetapi tergantung hasil test,” ujar Walikota yang juga didampingi Asisten, kepala badan kepegawaian, dan kepala Bagian Humas – Protokol.

Dalam perekrutan P3K, pendaftaran secara online dimulai 8 Februari hingga 16 Februari. “Ini murni hasil test dan yang menentukan diterima atau tidaknya oleh pemerintah pusat, bukan kami. Makanya, jangan main-main mencari keuntungan. Kalau ketahuan, akan kami tindak tegas,” kata Walikota.

Untuk itu, Walikota Hadi meminta masyarakat segera melapor, siapa saja yang berjanji bisa meloloskan menjadi pegawai P3K dengan imbalan sejumlah uang. “Kami mohon masyarakat untuk tidak percaya. Kami tidak ingin dalam perekrutan P3K ini masyarakat jadi korban,” katanya.

 

Ajakan Sholat Berjamaah

DALAM kesempatan kemarin, Walikota Hadi juga menyampaikan bahwa dirinya telah membuat Surat Edaran (SE) yang siap untuk dikirim ke OPD dan perusahaan BUMN – BUMD yang berdomisili di wilayahnya. SE tersebut berisi tentang ajakan kewajiban shalat di tempat kerja.

“Kewajiban menunaikan shalat di tempat kerja dan membuat tempat shalat, jika belum ada. Serta memberi kesempatan kepada karyawan untuk shalat,” kata Walikota Hadi. 

Khusus untuk OPD, Walikota minta agar menghentikan seluruh kegiatan, jika telah berkumandang suara adzan dzuhur dan ashar. Para pegawai juga diminta melakukan shalat berjamaah.

Selain itu, OPD berkewajiban menyediakan tempat shalat dan wudlu, serta menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. “Kami akan keliling nanti. Ya, untuk mengecek pelaksanaan SE itu,” ujar Walikota.

Sedangkan untuk perusahaan BUMN, BUMD, pertokoan dan pusat perbelanjaan,  para pegawai atau karyawannya diharapkan mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. “Kalau sekarang ada karyawan yang pakaiannya seperti itu,  di bawah lutut, ya harus menyesuaikan. Dan harus menyediakan tempat hoalat dan mnyediakan waktu shalat bagi karyawannya,” katanya. (gus/iwy)


Bagikan Artikel