Politik & Pemerintahan

PKD Resmi Dilantik, Ini Pesan Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo


PROBOLINGGO – Sebanyak 330 Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan atau Desa (PKD) di Kabupaten Probolinggo secara resmi mulai dilantik oleh masing-masing Panwaslu Kecamatan di 24 Kecamatan. Pelantikan ratusan anggota PKD di 24 kecamatan itu berlangsung sejak Minggu hingga Senin (5-6/2).

Salah satu pelantikan yang berlangsung pada Senin (6/2) pagi, digelar oleh Panwaslu Kecamatan Krejengan. Terdapat 17 anggota PKD terpilih yang dilantik. Mereka nantinya akan bertugas di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Krejengan.

Pelantikan yang digelar di Ridho Outbound Resot itu dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Fathul Qorib. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Cak Qorib itu berpesan kepada anggota PKD yang telah dilantik agar betul-betul siap dalam melakukan pengawasan.

“Selamat untuk anggota PKD yang sudah dilantik dan diambil sumpah. Karena sudah diambil sumpah, tentu secara lahir dan batin siap untuk melakukan pengawasan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang akan datang,” tegas Cak Qorib dalam acara Pelantikan PKD se-Kecamatan Krejengan.

Prosesi pengambilan sumpah atau janji Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Krejengan, Senin (6/2)

Dijelaskan, ada sejumlah tugas pengawasan yang akan dihadapi oleh anggota PKD kedepan. Salah satunya adalah pengawasan terhadap proses Pemutahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang mulai akan dilakukan. Tahapan tersebut dinilai menjadi bagian tahapan yang terpenting.

“Pemutahiran Data Pemilih ini menjadi penentu untuk memastikan memilih dan tidak, atau sudahkah terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Maka oleh sebab itu, penting proses tahapan Pantarlih ini diawasi,” jelas pria asal Kecamatan Pakuniran itu.

Cak Qorib menekankan anggota PKD yang telah dilantik dan diambil sumpah itu untuk betul-betul melakukan pengawasan terhadapa proses Pantarlih secara detail. Hal itu harus dilakukan guna memastikan tidak ada kesalahan dalam penentuan jumlah hak pilih.

“Pemutahiran data ini adalah tugas awal yang menanti dari anggota PKD. Pengawasan terhadap proses Pantarlih itu menjadi langkah pertama yang harus diawasi oleh anggota PKD selain nantinya juga ada tahapa-tahapan pemilu lainnya,” paparnya. (ar/ra)


Bagikan Artikel