Politik & Pemerintahan

Bawaslu Kabupaten Probolinggo Diputuskan Tak Langgar Kode Etik


PROBOLINGGO – Setelah melalui sidang pemeriksaan, Rabu, (11/1) lalu, akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) memutuskan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo tidak bersalah dalam dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sidang pembacaan putusan yang digelar DKPP RI pada Rabu (1/2), menyebutkan teradu yakni Fathul Qorib, sebagai Ketua Bawaslu dan empat Komisioner lainnya yakni Zaini Gunawan, Ahmad Nasarudin Lathif, Rifqohul Ibad dan Yonki Hendriyanto, dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Sidang pembacaan putusan yang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dihadiri oleh empat komisioner Bawaslu, Zaini Gunawan, Ahmad Nasarudin Lathif, Rifqohul Ibad dan Yonki Hendriyanto. Sementara Fathul Qorib harus mengikuti secara virtual karena kendala kondisi fisik yang masih dalam pemulihan.

Surat putusan yang dibacakan langsung oleh anggota DKPP RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dalam sidang pembacaan putusan menjatuhkan putusan atas aduan dugaan pelanggaran KEPP, atas aduan dari pengadu Endrik Yanwar Fathur Direngga, tidak dapat dibuktikan.

“Sebagaimana rangkaian fakta yang telah dipaparkan sepanjang persidangan, DKPP RI menilai teradu telah melakukan tes wawancara sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan,” ungkap I Dewa Kade dalam sidang pembacaan putusan.

Lebih lanjut dikatakan, saudara pengadu juga tidak memiliki alat bukti yang meyakinkan bahwa para teradu melakukan keterlambatan datang saat tes wawancara Panwaslu Kecamatan (Panwascam). Begitu juga dengan pernyataan para saksi yang ada di lokasi wawancara, Ridho Outbond Resort, Kecamatan Krejengan.

“Dengan demikian, teradu dinyatakan telah melakukan dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku,” lanjut I Dewa Kade.

Atas fakta itu, lanjut anggota DKPP RI itu, dalil pengaduan pengadu tidak terbukti dan jawaban para teradu telah meyakinkan DKPP. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPP dalam pelaksanaan seleksi Panwascam.

“Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

Diketahui, Bawaslu Kabupaten Probolinggo dipanggil DKPP RI untuk menjalani sidang pemeriksaan setelah diadukan oleh salah satu peserta panwascam karena dinilai tidak profesional saat melaksanakan seleksi Panwascam pada 22 Oktober 2022 lalu. (ar/ra)


Bagikan Artikel