Politik & Pemerintahan

Wabup Hadiri Acara Partai, Penandatanganan APBD 2023 Ditunda


PROBOLINGGO – Rapat Paripurna tentang Penandatanganan Persetujuan Bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 ditunda. Hal itu seiring tak hadirnya Wakil Bupati (Wabup) Probolinggo, HA. Timbul Prihanjoko.

Sidang paripurna penandatanganan APBD 2023 itu dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Andi Suryanto Wibowo di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, Kamis (24/11).

Dari pantauan Koran Pantura, sidang dimulai sekitar pukul 21.00 WIB dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD, namun tak sampai pada pembacaan daftar kehadiran anggota dewan yang hadir sidang dipenuhi banyak interupsi.

Banyaknya interupsi dari anggota dewan yang hadir di dalam ruang sidang itu menyoal tidak hadirnya Wabup Timbul dalam rapat paripurna yang dianggap sangat penting yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama APBD 2023.

Sejumlah anggota dewan dari fraksi-fraksi di dalam sidang tersebut meminta sidang ditunda dan juga meminta pihak eksekutif untuk mengklarifikasi ketidakhadiran Wabup.

Sejumlah interupsi itu diantaranya berasal dari anggota dewan dari fraksi Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Gerindra, dan Parati Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Soeparwiyono saat diminta untuk mengklarifikasi tidak hadirnya Wabup menyebutkan, bahwa Wabup Timbul menghadiri kegiatan Partai Politik.

“Seperti yang disampaikan ke saya, beliau ada undangan terkait dengan partai di Jogja. Sehingga saya diminta untuk mewakili dan saya siap. Surat kuasa dari beliau kepada saya juga sudah disiapkan,” terang Sekda.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Golkar, Bambang Rubiyanto menyebut, tidak hadirnya Wabup dalam Penandatanganan Persetujuan Bersama APBD 2023 sangat disayangkan. Sebab paripurna itu sebagai kesepakatan bersama yang akan diambil oleh pihak eksekutif dan legislatif.

“Tidak hadirnya Wabup dalam sidang paripurna penandatanganan APBD 2023 ini sangat kami sayangkan. Ditambah alasannya begitu sangat tidak urgen,” tegas Bambang.


Tanggapan yang sama juga diberikan anggota Fraksi Partai PKB, Usman Muhtadi. Ia menyebut paripurna penandatanganan APBD 2023 itu menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023.

“Kami minta untuk tidak diwakilkan, karena Bupati, dalam hal ini Wakil Bupati ini merupakan kuasa pengguna anggaran. Tentunya dia yang bertanggung jawab karena dia adalah aktor utama dalam proses pembangunan di Kabupaten Probolinggo,” tegas Usman.

Setelah mendengar banyak interupsi dari anggota-anggota fraksi, sidang Paripurna Penandatanganan Bersama APBD Tahun 2023 akhirnya diputuskan ditunda oleh pimpinan sidang yakni Ketua DPRD, Andi Suryanto Wibowo. (ar/ra)


Bagikan Artikel