Politik & Pemerintahan

BPIH Turun Secara Dolar, Hasan Aminuddin Sebut Faktor Jokowi


JAKARTA – Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) RI telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2019, Senin (4/2). Nilainya sebesar Rp 35.235.602. Nominal ini setara dengan 2.481 mata uang dolar Amerika Serikat. Di mana 1 USD setara Rp 14.200.

Anggota Komisi VIII DPR RI H. Hasan Aminuddin mengatakan, jika dirupiahkan, besaran rata-rata BPIH 2019 relatif sama dengan besaran rata-rata BPIH 2018. “Tapi dari sisi kurs dolar Amerika, BPIH ini turun, lebih rendah tahun ini. Tahun lalu BPIH 2.632 dolar. Sedangkan BPIH tahun ini 2.481 dolar. Ada selisih 151 dolar,” sebut politisi Partai NasDem asal Kabupaten Probolinggo ini.

Padahal kata Hasan, jika mengikuti kurs dolar, sudah tentu BPIH secara rupiah akan naik. Ia menerangkan, pada tahun lalu, nilai mata uang rupiah terhadap dolar dihitung sekitar Rp 13.400 per 1 USD.

“Kalau pada tahun ini nilai tukar rupiahnya disamakan seperti tahun lalu, bisa-bisa mencapai Rp 37 juta. Tapi, DPR RI dan Kemenag bersepakat BPIH tahun ini sebesar Rp 35.235.602. Secara rupiah sama, tapi secara dolar turun jauh,” ungkap suami dari Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari ini.

Secara khusus, Hasan menyebut penetapan BPIH pada tahun ini berkat dukungan Presiden RI Joko Widodo melalui Kemenag. “Tidak mungkin BPIH ditetapkan tanpa ada peran pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi, turunnya BPIH dari sisi dolar ini berkat Jokowi. Tidak lain dan tidak bukan,” tegasnya.

Meski BPIH turun secara dolar, namun Hasan memastikan layanan terhadap jamaah haji akan semakin baik. Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja BPIH Kemenag RI telah menyepakati direct cost, yakni biaya yang dibayar oleh jamaah dalam 2 hal.

“Harga rata-rata biaya penerbangan per jamaah dari Embarkasi Haji ke Arab Saudi Pergi-Pulang (PP) sebesar Rp 30.079.285. Rinciannya, Rp 29.555.597 dibayar oleh jamaah dan sisanya sebesar Rp 523.688 dibebankan pada indirect cost alias dana optimalisasi,” terangnya.

“Kedua, living cost ditetapkan sebesar Rp 5.680.005 dibayar oleh jamaah haji dan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Uang ini diserahkan kembali kepada jamaah haji dan TPHD dalam bentuk mata uang SAR,” imbuhnya.

Terkait layanan kepada para jamaah, Hasan mengungkapkan 5 kesepakatan yang dicapai Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag. Pertama, layanan akomodasi di Mekkah dengan sistem zonasi berdasarkan asal Embarkasi. Kedua, layanan bus shalawat disediakan untuk akomodasi yang berjarak minimal 1.000 meter dari Masjidil Haram.

“Kami juga menyepakati menu katering cita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan Jemaah,” ungkap Hasan.

Ada pula perbaikan di sector layanan bus shalawat dari pemondokan/akomodasi ke Masjidil Haram atau sebaliknya. Yakni hanya ditempuh 1 kali naik bus. “Dipastikan ada peningkatan kualitas tenda di Arafah berupa penambahan AC. Jadi, meski secara dolar turun, tapi pelayanan justru semakin baik. Jamaah akan nyaman beribadah karena tidak terkendala hal-hal bersifat akomodasi,” tegasnya. (eem)

Seorang jamaah dengan kursi roda asal Kota Probolinggo tiba di tanah air setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 2018 lalu (Dokumen/Koran Pantura)


Bagikan Artikel