Politik & Pemerintahan

58 Pelamar Panwascam Terdaftar sebagai Anggota Partai Politik


PROBOLINGGO – Nama sebanyak 58 pelamar Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Probolinggo terdaftar sebagai anggota Partai Politik (Parpol). Hal itu terdeteksi setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat melakukan pengecekan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Probolinggo Zaini Gunawan mengungkapkan, pihaknya telah memperoleh hasil pengecekan dalam sistem Sipol di website resmi KPU. Dari 780 pelamar yang menyerahkan berkas pendaftaran sebagai anggota Panwascam di 24 kecamatan di kabupaten Probolinggo, terdapat 58 nama pelamar yang terdaftar sebagai anggota Parpol peserta pemilihan umum (Pemilu). Hal itu bertentangan dengan syarat pendaftaran sebagai anggota dari lembaga penyelenggara pemilu yang harus netral atau tidak terlibat sebagai anggota atau pengurus Parpol.

“Maka dari itu, kami pekan depan akan memanggil 58 pelamar yang namanya terdaftar di Sipol untuk dilakukan klarifikasi secara langsung. Apakah memang benar mereka merupakan anggota partai atau nama mereka justru hanya dicatut tanpa sepengetahuan mereka,” ungkap Zaini, Sabtu (1/10/2022).

Dalam aturan penerimaan anggota Panwascam di seluruh Indonesia, terdapat syarat mutlak yang menyebutkan jika anggota Bawaslu adalah warga negara yang netral.

“Netral dalam artian pelamar bukan berasal dari kalangan anggota Parpol. Dan kalaupun pernah menjadi anggota Parpol, setidaknya telah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Parpol minimal 5 tahun dari saat mendaftar,” terangnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Probolinggo Agus Hariyanto Adinata menyampaikan, untuk memastikan apakah nama seseorang dicatut atau tidaknya dalam Sipol, maka yang bersangkutan harus melakukan pengecekan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di website resmi KPU.

“Di situ nanti akan muncul, apakah nama atau identitas seseorang telah terdaftar sebagai anggota Parpol atau tidak. Jika terdaftar dan merasa tidak pernah mendaftar sebagai anggota Parpol, maka dapat mengajukan surat pernyataan keberatan melalui Bawaslu, KPU, dan Parpol yang bersangkutan,” katanya.

Dari dasar surat keberatan itulah nantinya akan dilakukan proses klarifikasi. Yakni dengan cara melakukan pemanggilan langsung terhadap masyarakat yang mengajukan keberatan dan mempertemukannya dengan pengurus partai yang mendaftarkan namanya.

“Dicatut atau tidaknya nama warga itu, nantinya akan diketahui pada saat dilakukan proses klarifikasi itu. Karena tidak menutup kemungkinan dari pihak Parpol justru yang bisa membuktikan keanggotaan warga tersebut di Parpolnya,” paparnya.

Oleh karena itu, Agus mengimbau warga untuk setidaknya sekali melakukan pengecekan nomor NIK di website resmi KPU. Karena dari situ nantinya akan terlihat jelas apakah identitasnya terdaftar sebagai anggota Parpol atau tidak.

“Karena banyak kejadian, Parpol yang baru utamanya, secara asal mendaftarkan NIK yang mereka peroleh dari berbagai cara. Untuk kemudian dijadikan sebagai anggota partai dan dipakai untuk mereka mendaftar ke KPU,” bebernya.

Untuk menghapus data keanggotaan Parpol pada Sipol, hanya bisa dilakukan oleh Partai yang mendaftarkan identitas warga tersebut. Baik Bawaslu dan KPU tidak bisa melakukannya karena hal itu menjadi urusan internal dari Parpol itu sendiri terkait dengan keanggotaan kadernya.

“Yang bisa hapus data keanggotaan di Sipol itu hanya Parpol itu sendiri. Kami hanya bisa memfasilitasi adanya surat keberatan yang diajukan oleh masyarakat itu. Eksekusinya pun oleh Parpol itu sendiri,” terang Agus. (tm/eem)


Bagikan Artikel