Politik & Pemerintahan

Butuh Perda Madin, Organisasi Keagamaan ke DPRD


PROBOLINGGO – Sejumlah organisasi keagamaan dan perwakilan sejumlah pondok pesantren di Kabupaten Probolinggo mengunjungi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (29/9). Mereka datang dengan maksud meminta DPRD dan Pemkab Probolinggo membuat peraturan daerah (perda) tentang madrasah diniyah (madin).

Organisasi yang hadir adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta beberapa organisasi lainnya. Hadir pula Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Probolinggo Ahmad Sruji Bahtiar yang menyatakan dukungan pembuatan perda madin.

Menurut Bahtiar, perda madin dinilai sebagai kebutuhan untuk memberikan payung hukum bagi pesantren-pesantren dan penyelenggaraan pendidikan diniyah. Di dalamnya juga termasuk Taman Pendidikan Quran (TPQ) yang tidak tersentuh oleh pemerintah daerah. Ia menyatakan, perda madin bukan lagi sebuah keinginan. Namun sudah menjadi kebutuhan di Kabupaten Probolinggo.

“Teman-teman dari pesantren, diniyah, dan TPQ menginginkan adanya layanan. Paling tidak standar minimal bisa didapat setalah adanya Perda yang menjadi payung hukum mereka,” kata Bahtiar.

Maka dari itu, untuk memberikan layanan yang maksimal, pihaknya menilai pesantren-pesantren dan pendidikan diniyah perlu diperhatikan oleh pemerintah. Yakni dengan memberi kepastian hukum yang jelas melalui Perda yang diminta itu.

Nantinya, payung hukum yang dibentuk perda itu akan memiliki beberapa komponen sebagai dukungan kepada pesantren-pesantren untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Maka dari itu Bahtiar menilai Perda itu sangat-sangat dibutuhkan.

“Misalnya seperti daya dukung sarana prasarana, kurikulum, dan evaluasinya. Dipastikan hadirnya Perda itu akan sangat berdampak pada layanan yang diinginkan pesantren, pendidikan diniyah dan TPQ,” paparnya.

Ia mengungkapkan, Kemenag Kabupaten Probolinggo tidak bisa menjangkau pendidikan diniyah. Sebab lembaga pendidikan itu tidak berada di bawah Kemenag. Maka yang bisa dilakukan pihaknya hanya sebatas pendampingan saja.

“Dari sisi pembinaan saja yang bisa kami lakukan. Tetapi dari sisi yang lain seperti anggaran sampai saat ini tidak ada. Karena yang namanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kemenag hanya ada untuk madrasah dan pondok pesantren dan itu sangat terbatas,” bebernya.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, perda yang diminta itu memang cukup dibutuhkan. Yakni sebagai payung hukum pemberian anggaran khusus bagi madrasah diniyah dan TPQ.

“Seperti yang disampaikan dalam audiensi itu, perda ini harus dimasukkan menjadi Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah, red) tahun 2023. InsyaAllah itu akan menjadi prioritas untuk dibahas pada tahun 2023 nanti,” terang Oka. (ar/eem)


Bagikan Artikel