Politik & Pemerintahan

Pertuni Mengharapkan Perda Khusus Disabilitas


PROBOLINGGO – Sejumlah pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum yang tidak ramah terhadap kaum disabilitas di Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kabupaten Probolinggo.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pertuni Kabupaten Probolinggo Arizky Perdana Kusuma, saat melakukan rapat dengar pendapat atau hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Senin (26/9).

Pria yang akrab disapa Rizky itu mengatakan, sejumlah fasilitas umum yang ada di Kabupaten Probolinggo tidak ramah bagi kaum difabel. Hal itu didapatkan setelah pihaknya melihat dan merasakan langsung fasilitas umum yang ada.

Seperti contoh misalnya, sebuah halte yang ada di Kota Kraksaan menurutnya sangat tidak ramah lingkungan. Padahal banyak kaum penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo menggunakan fasilitas umum tersebut.

Selain itu Rizky mengungkapkan fasilitas umum yang tidak ramah lingkungan itu juga ada di area kantor Pemerintah Daerah (Pemda). Menurutnya ada pembangunan trotoar di Pemda yang tinggi dan itu dinilai tidak bisa diakses oleh kaum disabilitas.

Contoh lainnya, ia juga menilai Alun-alun Kraksaan juga tidak ramah terhadap kaum disabilitas. Adanya pembangunan pagar pembatas seperti patung di taman kota itu justru menghambat akses kaum disabilitas.

“Maka dari itu kami datang ke dewan untuk meminta agar ada Perda (Peraturan Daerah, red) khusus untuk kaum disabilitas. Sehingga ke depan pembangunan infrastruktur dan akses pekerjaan bagi kaum disabilitas yang menjadi hak kami bisa didapatkan,” kata Rizky.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo menyambut baik adanya usulan dari Pertuni yang meminta agar di Kabupaten Probolinggo ada Perda khusus untuk kaum disabilitas. Menurutnya Perda itu memang sangat penting untuk dibuat.

“Kami menerima semua usulan-usulan dan masukan dari teman-teman kaum disabilitas. Memang ini penting untuk diperjuangkan dan dituangkan dalam bentuk Perda,” katanya usai hearing di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. (ar/ra)


Bagikan Artikel