Politik & Pemerintahan

Sporadis Menolak Kenaikan BBM


Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi dan nonsubsidi, sejak Sabtu (3/9/2022) lalu, memicu aksi demonstrasi. Kalangan mahasiswa di berbagai daerah secara sporadis melancarkan aksi demo menolak kenaikan harga BBM. Aksi demonstrasi mahasiswa ini juga terjadi di Kabupaten Probolinggo.

RATUSAN mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (8/9) siang. Aksi tersebut menyuarakan penolakan kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu.

Dari pantauan Koran Pantura di lapangan, ratusan mahasiswa bergerak dari Lapangan Pajarakan menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Massa aksi tiba di depan gedung wakil rakyat itu sekira pukul 14.30 WIB.

Selanjutnya, ratusan massa aksi bergerak menepi, tepat di depan pagar gedung dewan sebelah timur. Posisinya tepat berada di depan pintu masuk gedung wakil rakyat sebelah timur. Di sana sejumlah petugas dari Polres Probolinggo telah berbaris untuk melakukan pengamanan.

Sebelum massa aksi memulai orasinya atau penyampaian tuntutannya, Kapolres Probolinggo AKBP Teuku Arsya Khadafi, sempat turun langsung di tengah-tengah ratusan mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Kapolres dengan tegas meminta massa aksi untuk tidak berbuat anarkis selama proses menyampaikan aspirasi.

Lalu dalam aksinya, ratusan mahasiswa itu menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab mereka menilai kebijakan itu menjadikan rakyat sengsara. Sama sekali tidak memihak terhadap rakyat.

“Kami PMII Probolinggo secara tegas menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat. Termasuk kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kebijakan itu sungguh menzholimi rakyat kecil,” tegas salah satu orator di tengah-tengah massa aksi.

Lebih lanjut si orator dengan tegas menyampaikan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah akan justru akan berdampak negatif pada beberapa sektor ekonomi di bawah.

“Seperti sektor industri, pertanian, kelautan, transportasi, dan beberapa sektor ekonomi yang lain akan sangat dirugikan dengan kebijakan pemerintah yang kontroversial itu,” ucapnya di depan wakil rakyat.

Selain itu, massa aksi juga menyayangkan kebijakan itu dikeluarkan saat masyarakat masih dalam tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Hal itu dinilai sangat bertolak belakang dengan keinginan pemerintah sendiri yang ingin pulih lebih cepat.

“Terlebih lagi alasannya adalah karena BBM bersubsidi dinilai salah sasaran oleh pemerintah. Seharusnya, yang diberantas adalah mafia minyak, bukan justru merubah kebijakan BBM bersubsidi itu,” jelasnya.

Sementara itu, setelah pembacaan beberapa tuntutan oleh mahasiswa, anggota DPRD setempat keluar menemui aksi. Akhirnya DPRD dan PC PMII Probolinggo sepakat menolak kenaikan harga BBM. Kedua pihak sepakat dan melaksanakan penandatanganan pakta integritas bersama. (ar/iwy)


Bagikan Artikel