Politik & Pemerintahan

Serapan APBD Rendah, PMII Probolinggo Datangi Dewan


PROBOLINGGO – Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Probolinggo datangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten setempat, Rabu (7/9). Sejumlah pengurus dari PMII itu melakukan audiensi terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam audiensi tersebut, poin yang dibahas salah satunya serapan atau realisasi anggaran belanja pada APBD tahun anggaran 2022 di Kabupaten Probolinggo yang dinilai sangat rendah. Selain itu, mereka juga menilai anggaran belanja dan pendapatan jauh tak berimbang.

“Kinerja Pemerintah Kabupaten Probolinggo sangat miris. Kami melihat APBD tahun ini sebesar Rp 2,4 triliun, namun yang terealisasi baru sampai 33,4 persen dengan nominal Rp 820 miliar,” beber Ketua Umum (Ketum) PC PMII Probolinggo, Mohammad Zia Ulhaq.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Ketum Yayak itu menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan hal tersebut. Ditambah, dari Rp 820 miliar, sebanyak 73 persen diperuntukkan atau direalisasikan hanya untuk belanja operasional.

“Ini sangat miris, dimana anggaran belanja pada APBD 2022 yang terealisasi, masyarakat hanya merasakan 1,9 persen atau setara dengan Rp 15,38 miliar saja,” bebernya di depan pimpinan dewan dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo, Santiyono menyebut, rendahnya serapan APBD disebabkan status wakil bupati sebelumnya masih Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

“Tahun 2022 masa sulit dan transisi. Dikarenakan statusnya Plt. Jadi kewenangan ada di Mendagri (Mentri dalam Negeri, red). Hal itu berdampak terhadap sejumlah OPD dalam menyerap anggaran,” jelasnya. (ar/ra)


Bagikan Artikel