Politik & Pemerintahan

Tolak RUU KUHP, Mahasiswa Bentrok dengan Aparat


PROBOLINGGO – Ratusan mahasiswa dari organisasi kemahasiswaan di Probolinggo menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Selasa (26/7). Aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu diwarnai kericuhan.

Para mahasiswa tersebut berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), serta aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Probolinggo Raya. Mereka bergerak dari lapangan Pajarakan. Mereka tiba di depan gedung dewan sekira pukul 13.20.

Setibanya di gedung dewan, Wakil Ketua DPRD setempat Lukman Hakim keluar gedung dewan menemui massa untuk mendengarkan tuntutan secara langsung. Ia menyatakan sepakat dan menyetujui tuntutan massa.

Namun, sebelum dilakukan penandatangan pakta integritas, aksi tersebut diwarnai kericuhan. Hal itu bermula ketika ratusan mahasiswa membakar sejumlah ban tepat di depan pintu masuk sebelah timur kantor dewan setempat. Setelah kobaran api menyala, aparat pengamanan mencoba memadamkan api. Namun usaha tersebut justru membuat suasana memanas tak terkendali.

Kericuhan itu baru mereda setelah Wakapolres Probolinggo Kompol Nur Halim turun tangan. Ia menarik aparat pengamanan yang bertugas. Selanjutnya, Kompol Nur Halim meminta untuk tidak melakukan tindakan tanpa perintahnya. Emosi para mahasiswa pun akhirnya mereda.

Dalam aksinya, mahasiswa menolak RUU KUHP yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena hal itu, mahasiswa menggelar aksi di depan gedung wakil rakyat itu dan meminta DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi penolakan tersebut.

“Ada tiga tuntutan yang ingin kami sampaikan kepada para dewan di sini. Termasuk 13 isu krusial dalam RUU KUHP yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia,” kata Abdul Qohar, koordinator lapangan (korlap) aksi.

Selain itu, mahasiswa menuntut adanya keterbukaan tim perumus dalam pembahasan RUU KUHP. Mereka juga menuntut pembahasan tersebut melibatkan partisipasi publik di setiap daerah. Sehingga keterbukaan itu membuat publik mengetahui pasal-pasal mana yang memicu pro kontra di tengah-tengah masyarakat.

“Pembahasan RUU KUHP ini kami minta untuk dilakukan secara terbuka sehingga publik mengetahui. Di sisi lain kami meminta agar Pembahasan RUU KUHP ini melibatkan partisipasi publik di daerah,” tegas aktivis PMII Probolinggo itu. (ar/eem)


Bagikan Artikel