Politik & Pemerintahan

Sempat Memanas, Ini Tuntutan Mahasiswa ke Pemkab Probolinggo


PROBOLINGGO – Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Probolinggo Raya melakukan aksi di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Kamis (14/4). Meski aksi sempat memanas, akhirnya tuntutan mahasiswa berhasil disetujui Plt Bupati Probolinggo.

Taufiqur Rahman, koordinator BEM se-Probolinggo mengatakan, aksi yang dilakukan secara garis besar membawa dua tuntutan untuk Pemkab Probolinggo. Kedua tuntutan menyangkut isu nasional dan daerah.

“Ada dua isu yang kami jadikan tuntutan. Pertama, terkait persoalan di tingkat Nasional. Kedua persoalan yang terjadi di daerah (Kabupaten Probolinggo) kita sendiri,” katanya seusai diterima Plt Bupati Probolinggo.

Lebih rinci ia menjelaskan, persoalan daerah itu adalah yang terkait dengan agraria. Mahasiswa meminta Pemkab Probolinggo harus memperhatikan soal tambak udang modern yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Pertama, kami meminta agar menghentikan pemberian izin pembangunan dan pemekaran tambak udang modern. Selanjutnya, melakukan audit lingkungan kepada tambak udang yang ada di Kabupaten Probolinggo,” pintanya.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemkab Probolinggo menyikapi dengan serius adanya alih fungsi lahan mangorve, banjir rob, dan limbah industri yang mencemari pesisir Pantai Probolinggo. Hal itu dinilai sangat berdampak pada kerusakan lingkungan.

“Itu tuntutan kami kepada Pemkab Probolinggo dalam persoalan agraria. Kami berharap hal itu betul ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. Sebab kalau tidak dilakukan ketiga langkah itu, pencemaran dan kerusakan lingkungan akan terus terjadi,” tegasnya.

Lebih lanjut, persoalan terkait isu Nasional yang menjadi tuntutan massa aksi adalah terkait kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang dilakukan pemerintah. Mahasiswa menilai kebijakan naiknya harga itu tidak pro terhadap rakyat.

“Kebijakan itu (naiknya harga Pertamax) kami rasa tidak pro terhadap rakyat. Tidak memperhatikan aspek ekonomi dan sosial. Tidak hanya itu pemerintah harus mampu mengontrol stabilitas harga bahan pokok yang juga merangkak naik,” terangnya.

Sementara itu Plt Bupati Probolinggo H. Ahmad Timbul Prihanjoko, setelah menerima perwakilan mahasiswa mengatakan, semua tuntutan telah distujui dan akan secepatnya ditindak lanjuti.

“Seperti yang sudah dilihat bersama, semuanya (tuntutan mahasiswa) bisa kita sepakati. Secara teknis biar dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” katanya singkat.

Usai bertemu dengan perwakilan mahasiswa dan melakukan penandatanganan pakta integritas yang berisi poin-poin tuntutan, Timbul Prihanjoko kemudian menemui seluruh massa aksi di depan kantor Pemkab Probolinggo. (ar/eem)


Bagikan Artikel