Politik & Pemerintahan

Dana BK Tak Cair, Panlih Desa Ancam Mogok


PROBOLINGGO – Memasuki bulan pelaksanaan Pilkades Serentak, Bantuan Keuangan (BK) untuk gelaran pesta demokrasi di tingkat desa tepat pada 17 Februari nanti masih tak kunjung turun. Hal ini pun sangat disesalkan oleh sejumlah panitia pemilihan desa (panlihdes).

Sekretaris panlihdes Asembagus, Kecamatan Kraksaan Rofi’i mengatakan, hingga menyisakan waktu setengah bulan dari tahapan pencoblosan pilkades, pihaknya belum menerima kucuran dana sedikitpun. Tak hanya BK yang bersumber dari APBDes tahun 2022, dana silpa dari Dana Desa (DD) tahun 2021 juga masih belum diteimanya.

Padahal, pihak desanya sudah melakukan penetapan APBDes, sudah diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan juga sudah memposting APBDes tersebut ke dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Sistudes). Menurutnya, dengan sudah dilakukannya ketiga hal tersebut oleh pihak desa, seharusnya pemerintah Kabupaten sudah bisa melakukan pencairan dana untuk kepentingan pilkades tersebut.

“Pengajuan untuk yang silpa, penetapan APBDes, posting Situdes, itu sudah semua sejak tanggal 24 Januari lalu, termasuk yang BK juga sudah kami ajukan tanggal 28 (Januari, red) lalu, tapi sampai sekarang belum ada yang cair sama sekali,” katanya, Selasa (1/2).

Dengan kondisi tersebut, ia mengaku selama ini pihaknya terpaksa menggunakan dana pribadi sebagai dana talangan agar tahapan pilkades bisa terus berlanjut. Dana talangan tersebut ia gunakan untuk mengakomodasi kegiatan rapat-rapat, pembayaran uang muka pencetakan surat suara, hingga melakukan bimtek kepada 84 petugas tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Bahkan saat ini yang dari percetakan sudah telpon dan chat saya terus menanyakan pelunasan surat suara itu, tapi tidak saya respon masih, karena memang uangnya belum ada. Jadi pilkades saat ini jauh berbeda dengan pilkades 2015 lalu yang dananya sudah cair 2 bulan sebelum masa pencoblosan,” paparnya.

Rofi’i pun berharap, dana untuk penyelenggaran pilkades tersebut bisa segera dicairkan. Pasalnya, dalam beberapa watu ke depan, pihaknya masih harus terus melakukan bimtek kepada para petugas TPS agar paham akan tugasnya masing-masing.

“Kalau dalam masa 1 – 2 hari ke depan masihi belum cair, kami akan mogok kerja. Dan kalau sampai H-7 masih juga belum cair, tidak menutup kemungkinan kami akan mundur,” ujarnya.

Senada dengannya, Abdul Hadi selaku panlihdes Tamansari, Kecamatan Kraksaan mengatakan, bersamaan dengan desa Asembagus, Pemdesnya juga mengajukan pencairan dana pilkades. Namun hingga kini dana tersebut masih belum juga cair.

“Bahkan, saya tanya ke panlih di 7 desa lainnya sekecamatan Kraksaan yang akan melangsungkan Pilkades pada 17 Februari nanti, semuanya kompak bilang belum cair sama sekali. Pilkades yang berat,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Aparatur Pemerintahan Desa pada DPMD setempat Muhammad Idris mengatakan, dari 250 desa yang akan melangsungkan pilkades, baru sekitar 225 desa yang mengajukan pengesahan APBDes ke pihaknya. Saat ini sebagian dari yang mengajukan tersebut sudah ada yang dicairkan.

“Yang ngajukan baru 90 persen, dan itu sudah kami sampaikan ke Badan Keuangan Daerah untuk diproses pencairannya. Namun dari badan keuangan ini kan juga masih perlu diinput di KPKN (Kas Perbendaharaan dan Kas Negara, red) yang ada di Bondowoso. Jadi yang belum cair itu mungkin tahapannya masih di KPKN ini, karena harus antri. Kalau seperti yang Tongas dan Krejengan kan sudah cair, karena mereka awal ngajukannya ke kami,” ujarnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel