Politik & Pemerintahan

Langgar Prokes, Calon Kades Bisa Didiskualifikasi


PROBOLINGGO – Tahapan kampanye para calon kepala desa (Cakades) pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 250 desa di Kabupaten Probolinggo tinggal menghitung hari. Namun nyatanya, sudah banyak Cakades yang melakukan pelanggaran dengan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di desanya masing-masing.

Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Nur Rahmat Sholeh mengatakan, masa kampenye bagi para Cakades hanya diberikan selama 3 hari. Jadwalnya diberikan pada Rabu-Jumat atau pada 9-11 Februari mendatang. “Karena masih masa pandemi, masa kampanyenya kami berikan hanya 3 hari. Tetapi kenyataannya sudah banyak yang memasang banner,” katanya, Senin (24/1).

Meski begitu, ketika sudah memasuki masa kampanye, Rahmat mewanti-wanti para Cakades untuk terus menaati dan menerapkan protokol kesehatan (prokes). Pihaknya pun melarang untuk melakukan kampanye yang mengundang banyak masa. “Tidak diperkenankan kampanye mengundang banyak orang di satu tempat. Jadi kami sudah sarankan agar para calon untuk kampanye virtual saja. Untuk efektif tidaknya tentu kembali kepada kreativitas dari para calon,” ujarnya.

Namun, jika nanti pihaknya memdapati Cakades melanggar prokes, pihaknya sudah menyiapkan beberapa sanksi, mulai dari sanksi teguran, administratif, hingga pendiskualifikasian. “Sanksi administrasi tentu dan pasti itu. Jika setelah ditegur dengan surat peringatan dari Panlih, Pancam, dan Pankab tidak diindahkan atau tetap melanggar, maka sanksinya bisa sampai ke diskualifikasi,” tegasnya.

Sebab menurutmya, pandemi Covid-19 ini memang memerlukan prokes yang sangat harus dijaga dan ditaati oleh semua pihak. Karena, jika prokes tidak menjadi komitmen bersama-sama, maka pemerintah pusat tentunya tidak akan memberi ijin untuk melaksanakan Pilkades.

“Jadi saya harapkan, untuk semuanya baik itu Panlih dan para Cakades agar menjadikan taat Prokes jadi komitmen bersama-sama. Karena dengan menaati prokes regulasi ini tidak bakal dapat izin dari pusat,” terang Rahmat. (ay/iwy)


Bagikan Artikel