Politik & Pemerintahan

Dana Logistik Pilkades Belum Cair


PROBOLINGGO – Pemungutan suara Pilkades Serentak di 250 desa di Kabupaten Probolinggo pada 17 Februari semakin dekat. Namun, hingga kini panitia pemilihan (panlih) pilkades belum menerima Bantuan Keuangan (BK) sama sekali untuk pengadaan logistik.

Rofi’i selaku sekretaris Pilkades di Desa Asembagus, Kecamatan Kraksaan mengatakan, dengan mepetnya waktu yang tersisa hingga masapemungutan suara, sudah seharusnya BK dicairkan. Sebab, dari BK tersebut, pihaknya bisa mulai memproses lebih lanjut persiapan pilkades mendatang.

“Ini tepat pilkadesnya sudah kurang 1 bulan, tapi BK belum ada sama sekali. Jadi kami sebagai panitia kebingungan pilkades ini sebenarnya seperti apa, BK-nya sangat terlambat,” katanya, Senin (17/1).

Padahal menurutnya, saat ini panitia sudah seharusnya melakukan pemesanan pencetakan surat suara. Sebab, jika tidak dipesan jauh-jauh hari, ia khawatir percetakan tidak mampu menyelesaikan surat suara terebut sebelum tanggal 17 Februari mendatang.

“Kami sudah sempat mendatangi percetakan untuk mencetak surat suara ini, tapi percetakan tidak mau kalau tidak ada uang muka. Sedangkan yang mau dijadikan uang muka tidak ada sama sekali BK-nya,” terangnya.

Selain itu, sudah seharusnya saat ini panitia melakukan pemesanan terop untuk persiapan di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, jika pemesanan dilakukan terlelu mepet dengan waktu pencoblosan, ia khawatir panitia tidak akan kebagian terop karena sudah dipesan oleh panitia dari desa lainnya.

“TPS pada pilkades saat ini kan tidak fokus di 1 lokasi. Setiap desa banyak TPS-nya, dan yang menggelar pilkades 250 desa. Tentunya kalau tidak segera dipesan, nanti tidak kebagian terop, kan bahaya kalau sampai hari H berbarengan dengan hujan,” ucapnya.

Sejatinya, panlih juga mencapatkan kucuran dana dari silpa DD tahun 2021. Namun pihaknya tidak berani menggunakan dana tersebut untuk melakukan pengadaan logistik. “Memang ada dana Silpa Rp 5 juta per-TPS. Tapi itu bukan untuk logistik, hanya untuk Covid-19,” ujarnya.

Rofi’i pun berharap, BK tersebut bisa segera dicairkan oleh pemerintah. Sebab saat ini dana tersebut sudah sangat diperlukan. Bukan untuk kepentingan gaji semata, namun yang lebih penting untuk melakukan pengadaan logistic.

“Gaji urusan belakangan, yang penting dananya cair dulu karena kami perlu secepatnya untuk memesan surat suara,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Muhammad Idris mengatakan, pihaknya akan mengusahakan agar dana tersebut bisa segera cair. Sehingga, panitia bisa segera memulai pengadaan logistik pilkades mendatang.

“Yang jelas tunggu pengesahan APBDesnya. Kami tentu akan mengusahakan secepatnya,” ujarnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel