Politik & Pemerintahan

Temui PD, Wabup Bicara Pembangunan Desa

PROBOLINGGO – Salah satu mitra Pemkab Probolinggo dalam konteks pembangunan desa adalah para Pendamping Desa (PD). Rabu (23/1) malam lalu, sejumlah 60 PD se-kabupaten mengikuti kegiatan audiensi dengan Wakil Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko.

Kegiatan dilangsungkan di rumah dinas Wakil Bupati Probolinggo di Jalan Imam Bonjol Kota Probolinggo. Wabup didampingi Inspektur, Sekretaris Dinas PMD, Kabag Hukum.

Menurut Wabup Timbul, audensi ini dimanfaatkan PD untuk curhat terkait segala kendala yang dihadapi di lapangan. Hal itu mengingat target yang dibebankan adalah Kabupaten Probolinggo Tahun 2020 bebas dari desa tertinggal.

“Acara ini sengaja kami gelar agar kami tahu segala kendala yang dihadapi para Pendamping Desa, yang mendapat amanah meningkatkan status IDM (indek desa membangun) dari desa tertinggal menjadi desa berkembang, maju, dan mandiri,” terangnya.

Ia mengaku telah menyampaikan masukan kepada para PD untuk mengoptimalkan Dana Desa (DD) untuk pembangunan fisik dan non fisik. Terutama untuk mengoptimalkan program yang bersentuhan langsung meningkatkan perekonomian masyarakat desa. “Selain itu peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) juga harus segera digencarkan,” tegasnya.

Menurutnya, output akhir dari upaya tersebut yakni peningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat desa. Selain itu juga menyasar pengentasan kondisi perekonomian pra sejahtera. Karena itu, pada Kamis (24/1) siang, pihaknya mengagendakan kunjungan ke Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data terkini masalah kondisi pra sejahtera.

“Hari ini (kemarin, red) saya bersilaturahim ke BPS sekaligus diskusi menemukan cara jitu untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo di tahun 2019,” terang Wabup.

Dari pertemuan itu, Wabup mendapatkan keterangan bahwa angka pra sejahtera di Kabupaten Probolinggo turun hampir 2 persen di tahun 2018. Oleh karenanya, ia menyatakan Pemkab berkomitmen akan bekerja lebih keras. Wabup langsung mengkordinasikan beberapa program bersama Kepala Bapeda, Dinas Pertanian, dan Dinkes yang juga ikut dalam kunjungan ke BPS.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Drs. Djudjuk Widhilaksana mengatakan, indikator turunnya angka kemiskinan bisa dilihat dari beberapa faktor. Seperti peningkatan ekonomi dan meningkatnya daya beli masyarakat. “Dan juga meningkatnya IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang di dalamnya ada komponen kesehatan, pendidikan, dan sektor ekonomi,” terangnya.

Djudjuk mengapresiasi kerja keras Pemkab Probolinggo dalam mengentaskan kemiskinan. Hasilnya, pada tahun 2018 angka kemiskinan bisa turun signifikan. “Tentu kami harap usaha sekaligus hasil dari usaha tersebut berulang di tahun 2019,” harapnya. (ra/eem)


Bagikan Artikel

Tinggalkan Balasan