Politik & Pemerintahan

Gaji Panitia Pilkades Tak Jelas


PROBOLINGGO – Hingga kini, panitia pemilihan kepala desa (pilkades) tak kunjungan menerima gaji. Padahal mereka sudah mulai bekerja sejak sekian bulan lalu.

Kepala Seksi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo Muhammad Idris mengatakan, awalnya gaji untuk panitia akan dibahas ketika tahapan penetapan cakades (calon kepala desa) pada 5 Januari diselesaikan.

Namun, rencana pembahasan dimaksud urung dilakukan. Hal itu terjadi karena belum ada kepastian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Probolinggo tahun 2022. Belum adanya pengesahan APBDes itu membuat panitia pilkades belum bisa mendapatkan gaji atas kinerja mereka selama ini.

“Sumber dana gaji panitia ini dari APBDes, dan ini perlu disahkan lebih dulu,” katanya, Selasa (11/1).

Karena hal itulah pihaknya belum bisa memastikan kapan gaji itu bisa cair. Nominal gaji yang akan diberikan kepada panitia juga belum bisa dipastikan. “Yang dapat kami pastikan hanya berapa bulan mereka digaji. Mereka akan digaji selama 4 bulan, mulai Januari hingga April,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Hukum Pemkab Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, pengesahan APBDes memerlukan Peraturan Bupati (Perbup). Saat ini, pengajuan APBDes untuk semua desa se-Kabupaten Probolinggo sudah berada di pihaknya. Namun dokumen tersebut sedag dikaji sebelum diajukan kepada Plt (Pelaksana Tugas) Bupati Probolinggo untuk ditandatangani.

“Pastinya segera akan kami ajukan ke bapak Plt, karena berkas pengajuannya sudah ada di kami,” ujarnya.

Di sisi lain, Zainul Hasan, ketua panitia pilkades Sokaan, Kecamatan Krejengan mengaku kecewa karena keterlambatan gaji ini. Pasalnya, ia sudah bekerja semaksimal mungkin untuk menyukseskan gelaran pilkades yang akan dilaksanakan pada Februari mendatang. “Tapi hak panitia untuk mendapatkan gaji masih belum mendapatkan kejelasan,” keluhnya.

Menurutnya, panitia memiliki tanggung jawab yang besar. Baik tanggung jawab secara kinerja maupun moral kepada masyarakat. Jika gaji tak kunjung ada kejelasan, ia khawatir semangat kerja dari para panlih akan berkurang. Hal itu tentu akan berdampak pada kelancaran gelaran pilkades. “Kalau kerja tidak dibayar tentunya akan berdampak pada kinerja. Kalau pilkades tidak berjalan maksimal, tentu panitia akan mendapatkan sanksi moral. Kuli bangunan saja jelas gaji hariannya. Semoga saja masalah gaji ini bisa segera ada kejelasan,” ungkapnya. (ay/eem)


Bagikan Artikel