Politik & Pemerintahan

ASN Belum Terima Gaji Januari


PROBOLINGGO – Pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tenaga honorer, hingga pensiunan ASN Kabupaten Probolinggo di bulan Januari mengalami keterlambatan nyaris dua pekan. Gaji tersebut seharusnya diterima paling lambat 3 Januari. Namun hingga 11 Januari, gaji dimaksud belum juga dibayarkan.

Keterlambatan pembayaran gaji Januari ini dibenarkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo Rika Apria Wijayanti. “Ya memang betul, ada keterlambatan gaji pada bulan Januari ini. Mulai dari ASN, anggota dewan, hingga pensiunan,” ujarnya, Selasa (11/1).

Rika mengatakan, belum cairnya gaji itu dikarenakan adanya penyesuaian penempatan ASN ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru. Sehingga ada perubahan pada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang dirombak beberapa waktu lalu.

Akibat perubahan SOTK tersebut, terjadi pergeseran-pergeseran jabatan fungsional dan staf yang masuk ke OPD baru. Sehingga perlu dilakukan sejumlah penyesuaian dan hal itu butuh waktu. “Adanya SOTK itu ada yang menggabungkan OPD, ada juga yang memisahkan OPD,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rika mengatakan keterlambatan pembayaran gaji tersebut sudah disuarakan oleh dewan sejak beberapa waktu yang lalu. Hal itu sebagai antisipasi akibat adanya perombakan pada SOTK.

“Kalau Bankeuda (Badan Keuangan Daerah, red) tidak bekerja cepat, konsekuensinya yakni adanya keterlambatan gaji. Tidak mungkin Pemkab mengeluarkan anggaran gaji secara bertahap. Karena jika dicicil pastinya semua gaji, honor, dan pensiunan juga akan molor diterima,” katanya.

Lebih lanjut, politisi Partai NasDem itu mengatakan, molornya gaji awal tahun ini pada dasarnya sudah diterangkan melalui surat edaran dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo di awal Januari lalu. Sehingga para ASN, DPRD, dan pegawai honorer sudah mengetahuinya. Hanya pensiunan yang belum mengetahuinya.

Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono mengungkapkan, keterlambatan gaji Januari untuk ASN, anggota DPRD hingga pensiunan. Dikarenakan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Hal itu terjadi sebagai tindaklanjut dari adanya perombakan SOTK pada masing-masing OPD.

“Kondisi tersebut menyebabkan beberapa hal, di antaranya gaji ASN pada Bulan Januari 2022 tidak dapat dibayarkan tepat waktu pada 3 Januari 2022. Karena menunggu proses updating data ASN dari masing-masing SKPD (OPD, red) selesai dilaksanakan pada aplikasi Simda Keuangan 2022,” terangnya.

Soeparwiyono mengatakan, mulai Januari 2022 pencetakan daftar gaji dilaksanakan oleh masing-masing OPD lewat aplikasi Sim Gaji yang berbasis web. “Adapun pengumpulan kelengkapan SPP/SPM gaji paling lambat tanggal 12 Januari hari ini dan akan diajukan pada tanggal 13 Januari besok,” katanya.

Ia meminta OPD yang masih belum melakukan penunjukan terhadap pejabat pengelola keuangannya. Agar segera melakukan koordinasi dengan Bankeuda kabupaten Probolinggo. Hal itu utamanya untuk menunjang percepatan dalam pencairan gaji bulan Januari dan selanjutnya. “Harap segera dilengkapi itu,” tegasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bankeuda) Kabupaten Probolinggo Dewi Korina menambahkan, Mulai 10 Januari 2022 ini masing-masing OPD sudah bisa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) selanjutnya akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Bank BPD, “Sudah ada beberapa pengajuan dari OPD sehingga hari ini bisa gajian,” ujarnya.

Dewi memastikan keterlambatan pembayaran gaji Januari bukan karena tidak ada dana. Namun lebih karena ada sedikit persoalan teknis, salah satunya adanya perubahan SOTK. Sementara total gaji Januari untuk ASN, anggota DPRD, hingga pensiunan. Dewi mengaku belum mengetahuinya secara pasti. Namun tidak jauh dari gaji Desember sekitar Rp 34 miliar. “Sekitar itu sudah,” terangnya. (tm/eem)


Bagikan Artikel