Politik & Pemerintahan

Pilkades Randuputih Ditunda, Bacakades Keberatan


PROBOLINGGO – Sengketa di tahapan pemilihan kepala desa (Pilkades) Randuputih kecamatan Dringu masih berlanjut. Kali ini dari kubu bakal calon kepala desa (bacakades) yang telah dinyatakan gugur oleh Panlih dalam tahapan skoring, justru menuntut agar pilkades tidak ditunda dan dirinya kembali diikutsertakan.

Tuntutan tersebut disampaikan oleh satu bacakades Randuputih bernama Kusim, melalui salah satu perwakilan pendukungnya yakni Fathul Jinan Alhilali pada Selasa (4/1). Menurutnya, dirinya telah bersurat kepada Panita Pemilihan Pilkades tingkat Kabupaten (Pankab) Probolinggo. TUjuannya untuk mengajukan keberatan atas adanya rencana penundaan Pilkades Randuputih yang disebutkan nihil Calon Kepala Desa (Cakades) dan Panlih desanya.

“Atas nama masyarakat desa Randuputih sekaligus pendukung dari Kusim. Menyatakan keberatan atas rekomendasi ketua Pankab, dan disetujui oleh Plt Bupati Probolinggo, serta Forkopimda kabupaten Probolinggo terkait penundaan Pilkades Randuputih,” katanya, kemarin.

Disebutkannya pula bahwa alasan penundaan Pilkades Randuputih yang dijadikan alasan bagi Pankab menunda Pilkades yakni pengunduran semua calon, pengundiran diri seluruh Panlih, dan pernyataan nihilnya bacakades adalah sebuah keputusan sepihak dan dinilai penuh rekayasa.

“Karena rekomendasi itu diduga penuh kepentingan dan merugikan warga desa Randuputih, maka secara tegas kami nyatakan keberatan atas adanya rencana penundaan Pilkades di desa Randuputih kami ini,” sebutnya.

Lebih lanjut, Fathul menyampaikan alasan keberatan warga atas adanya rencana penundaan itu. Diantaranya yakni; terkait adanya keputusan sepihak yang diambil oleh Pankab yang tidak didasari pada Perbup nomor 58 dan 140 tahun 2021 tentang penetapan jadwal tahapan Pilkades, adanya sejumlah calon bayangan yang kemudian mengundurkan diri, Panlih yang tidak tegas hingga seluruhnya mengundurkan diri, hingga tidak benarnya atau kebohongan Panlih yang sebelumnya menyatakan di desa Randuputih nihil Cakades.

“Dengan adanya sejumlah rekayasa yang merugikan bacakades atas nama Kusim tersebut, maka kami menuntut agar Pankab merevisi dan membatalkan rencana penundaan Pilkades Randuputih. Karena faktanya masih terdapat Bacakades yang memenuhi syarat sesuai perbup namun terdzalimi karena keputusan sepihak dari Pankab dan atas adanya sejumlah rekayasa oleh Panlih sebelumnya,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa pada DPMD Kabupaten Probolinggo Muhammad Idris mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa membatalkan ada rekomendasi terkait penundaan Pilkades di desa Randuputih. Pasalnya saat ini DPMD tengah memproses surat keputusan (SK) Plt Bupati terkait dengan penundaan Pilkades di dua desa, yakni Kerpangan kecamatan Leces dan Randuputih kecamatan Dringu.

“Sudah fix ditunda, karena memang sudah ada rekomendasinya dan kami sedang membuat SK penundaannya untuk kemudian ditanda tangani oleh Plt Bupati dalam waktu dekat,” ujarnya.

Disebutnya bahwa penundaan tersebut dikarenakan adanya blunder baik oleh Panlih dan bacakades setempat yang menyatakan mengundurkan diri. Bahkan surat pengunduran diri mereka sudah berkekuatan hukum tetap karena dilampiri materai, sehingga sah secara hukum dan aturan.

“Penundaan Pilkades di desa Randuputih, lebih dikarenakan blunder mereka sendiri. Adapun tuntutan dari salah satu Bacakades ya g telah dinyatakan gugur pada tahap skoring. Tidak memiliki dampak apapun terhadap rencana penundaan Pilkades itu,” sebutnya.

Bahkan dia menyebutkan, agar hal ini menjadi pembelajaran bagi Panlih dan Bacakades lainnya di desa yang sedang dan akan menyelenggarakan Pilkades kedepannya agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan mekanisme dan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkades.

“Kita ambil pelajaran dari adanya permasalahan di Pilkades desa Randuputih. Karena penyelenggaraan Pilkades tidaklah main-main dan seenaknya dirubah keputusan akhirnya. Karena implikasinya nanti pada urusan hukum baik pidana maupun perdata jika dipaksakan,” sebutnya.

Terpisah, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan untuk mengantisipasi adanya halal yang mengganggu kondusifitas di wilayah desa Randuputih. Pihaknya telah meminta kepada DPMD agar mempercepat proses pembuatan SK penerapan penundaan Pilkades di desa Randuputih. “Kami khawatir kalau terlalu lama SK itu dibuat. Akan ada gerakan-gerakan lagi dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang bisa membuat desa tidak kondusif,” ujarnya.

Terkait dengan keputusan yang telah diambil, terkait dengan penundaan Pilkades di desa Randuputih. Ugas mengatakan jika hal itu merupakan mutlak keputusan dari Pankab dan tidak bisa diganggu gugat. “Dengan adanya surat rekomendasi yang ada dan ditanda tangani oleh Plt Bupati itu. Maka secara sah penyelenggaraan Pilkades Randuputih harus ditunda hingga ada keputusan lebih lanjut terkait kelanjutan tahapan Pilkades di desa itu,” katanya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel