Politik & Pemerintahan

Uji Publik Draf Raperda Jaminan Kesehatan Nasional


MAYANGAN – Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik terkait draf rancangan peraturan daerah (raperda) Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan di ruang paripurna DPRD Kota Probolinggo, Kamis (16/12) itu bertujuan agar warga Kota Probolinggo terakomodasi dalam program JKN secara gratis. Khususnya jika raperda tersebut nantinya telah disahkan menjadi perda.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto mengatakan, atas dasar tersebut, Komisi III perlu masukan dari masayarakat. Terutama sebelum raperda mulai dibahas pada persidangan tahun 2022 mendatang. Nanti ketika sidang berlangsung, masukan dari masyarakat dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan perda.

“Draf raperda dan NA (Naskah Akademik, red) yang kami buat jauh dari sempurna. Makanya perlu adanya masukan dari masyarakat yang salah satunya bisa kami dapat melalui uji publik ini,” terang Agus Riyanto.

Menurutnya, raperda JKN merupakan raperda inisiatif dari Komisi III. Raperda ini rencananya akan dibahas di persidangan kedua tahun 2022. “Tapi NA dan drafnya digodok tahun ini,” tuturnya.

Komisi III DPRD Kota Probolinggo menggelar uji publik draf raperda JKN bersama OPD di lingkungan Pemkot Probolinggo dan perwakilan masyarakat. (Choirul Umam Masduqi/Koran Pantura)

Dalam uji publik tersebut, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Probolinggo hadir. Seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta perwakilan dari berbagai elemen masyarakat. Mereka menyampaikan usulan terhadap raperda JKN.

“Setelah menerima masukan, nantinya raperda ini akan dibahas di Pansus (Panitia Khusus) raperda bersama OPD terkait tahun 2022 mendatang. Masukan apa pun kami tampung agar nantinya raperda ini bermanfaat kepada masyarakat,” terang Agus.

Agus menerangkan, di dalam draf raperda tersebut terdapat keterangan tentang Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHT) Kota Probolinggo yang sudah mencapai 95 persen.

“UHC Kota Probolinggo sudah 95 persen. Di Kota Probolinggo ada juga BPJS – PBI (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial – Penerima Bantuan Iuran) daerah. Nah, untuk warga yang belum masuk program, seperti warga kurang mampu yang tiba-tiba masuk RS, itu belum terakomodasi. Jika perda ini disahkan, maka rumah sakit otomatis dan wajib menggratiskan segala biaya kesehatan yang timbul,” terang Agus. (rul/adv)


Bagikan Artikel