Politik & Pemerintahan

Pilkada 2024 Butuh Rp 90 Miliar


PROBOLINGGO – Pemkab Probolinggo mengestimasi kebutuhan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di angka Rp 90 M lebih. Angka tersebut membengkak senilai Rp 10 Miliar dari estimasi awal diangka Rp 80 M, lantaran gelaran Pilkada mendatang itu diprediksi akan tetap menerapkan Protokol Kesehatan.

Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah (Bankeuda) Kabupaten Probolinggo Jurianto mengungkapkan, Pemkab Probolinggo mulai menyiapkan dana cadangan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sejak dua tahun lalu. Total dana cadangan yang tersimpan telah mencapai Rp 30 M.

“Masing-masing tahun kami alokasikan dana cadangan untuk persiapan Pilkada itu diangka Rp 15 miliar. Tahun depan pun demikian, akan tetap kami alokasikan lewat APBD tahun 2022 dengan nilai yang sama,” ungkapnya, Selasa (7/12).

Dijelaskan, peningkatan estimasi dana penyelenggaraan Pilkada 2024 itu terpengaruh  masih berlangsungnya pandemi Covid-19. Di mana untuk penyelenggaraan kegiatan seperti Pilkada yang menghadirkan orang banyak di tempat pemilihan suara (TPS), mesti membutuhkan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Tak heran jika pada akhirnya kebutuhan akan logistik Pilkada akhirnya membengkak.

“Lebih banyak TPS dan lebih banyak SDM yang dilibatkan untuk menjadi panitia TPS. Hal ini yang membuat terjadinya pembengkakan biaya untuk rencana penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Lantaran tingginya biaya untuk penyelenggaraan Pilkada itu, Jurianto menyebut Bankeuda kedepannya akan melakukan koordinasi dengan menggandeng KPU. Pasalnya dengan kemampuan APBD yang terbatas, penyelenggaraan Pilkada harus dibuat seefisien dan sehemat mungkin. “Kalau ada anggaran yang masih bisa dihemat ya dihemat agar tidak terlalu besar juga nilai kebutuhannya,”  sebutnya.

Langkah penghematan atau pengeprasan anggaran Pilkada itu merupakan salah satu Cara yang bisa dilakukan oleh Pemkab Probolinggo. Cara lainnya yakni dengan menyisihkan anggaran untuk dana cadangan tiap tahunnya seperti yang sudah dilakukan dua tahun terakhir. Harapannya, saat tahun pelaksanaan sisa kebutuhan anggaran tidak terlalu besar.

“Nilai kebutuhannya biar nanti KPU yang menghitung. Kami hanya akan berupaya maksimal untuk menyediakan anggaran tersebut, sambil mengingatkan bahwa Pemkab saat ini tengah melalukan penghematan anggaran selama masa pandemi Covid-19,” terang Jurianto.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim menjelaskan, sebelum pandemi Covid-19, estimasi kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2024 sekitar Rp 80 miliar. Namun, kemudian bertambah menjadi total sekitar Rp 90 miliar lebih. Sebab, Pilkada 2024 diperkirakan akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan.

“Nilai tersebut sudah sangat rasional, namun perkembangan kedepannya bagaiamana, kami juga belum bisa memastikan. Yang jelas hal ini akan kami sampaikan dalam audiensi dengan pihak Pemkab Probolinggo. Bahwasannya kebutuhan Pilkada 2024 memang di angka Rp 90 miliar tersebut,” katanya.  (tm/iwy)


Bagikan Artikel