Politik & Pemerintahan

Didiskualifikasi, Bacakades Wadul Dewan


PROBOLINGGO – Pada Rabu (1/12) pagi, bakal calon kades (bacakades) dari Desa Curahsawo, Kecamatan Gading Sumaryono mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo. Ia datang untuk mengadukan nasibnya setelah didiskualifikasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada masa verifikasi dan klarifikasi berlangsung.

Sumaryono menceritakan, mulanya berkas pendaftarannya untuk menjadi calon kepala desa (cakades) dinyatakan lengkap oleh panitia pilkades setempat. Namun, pada Jumat (19/11) sekira pukul 21.00, panitia pilkades mendatangi rumahnya dan mengembalikan berkas pendaftarannya dengan alasan panitia sudah memutuskan untuk mendiskualifikasi dirinya karena berkasnya dinilai tidak memenuhi syarat.

“Tanggal  9 (November, red) itu berkas saya sudah dinyatakan lengkap, tapi kemudian saya didiskualifikasi di tengah jalan. Padahal, diskualifikasi ini kan tidak ada juknis (petunjuk teknis, red) nya dalam perbup (Peraturan Bupati, red),” katanya, kemarin. 

Ia melanjutkan, yang lebih parah dari pendiskualifikasian dirinya tersebut, berita acara pendiskualifikasian bukan hanya berasal dari keputusan panitia pilkades semata. Di dalam berita acara tersebut, tertulis bahwa pendiskualifikasian dirinya berasal dari keputusan Pj Curahsawo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Curahsawo, dan panitia pilkades setempat. “Ini ada Pj dan BPD yang juga sepakat agar saya didiskualifikasi. Kan bukan bagian dari panitia” terangnya.

Oleh sebab itu, ia berharap, dengan melakukan audiensi ke kantor DPRD setempat, aspirasi yang disampaikannya itu bisa menemukan titik terang. Dia tetap berharap pendiskualifikaian dirinya bisa dicabut. “Artinya, dengan pendiskualifikasian ini panitia melakukan bentuk perlawanan yang keterlaluan terhadap aturan, makanya kami ingin panitia ini mendapatkan punishment (hukuman, red),” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Kabag Hukum Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, tindakan diskualifiasi pada saat tahapan verifikasi dan klarifikasi berkas bacakades belum berakhir merupakan langkah yang seharusnya tidak dilakukan oleh panitia pilkades. Sebab, jika ini yang terjadi, maka panitia pilkades bisa diberhentikan.

“Istilah diskualifikasi itu tidak ada dalam perbup, apalagi di tengah jalan. Yang di Curahsawo ini panitianya bisa diberhentikan, karena tindakannya ini tidak dibetulkan. Tentu yang memberhentikan BPD, karena dalam aturannya seperti itu, yang mengangkat dan memberhentikan adalah BPD,” ujarnya.

Sementara itu, menengahi persoalan pilkades di Desa Curahsawo tersebut, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Probolinggo Didik Humaidi mengatakan, persoaan ini harus mendapatkan atensi serius dari pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian harinya. Ia mengatakan, setidaknya persoalan ini harus sudah selesai sebelum tahapan verifikasi dan klarifikasi berkas selesai.

“Jangan selalu bilang itu ranahnya panitia pilkades tingkat desa. Kalau panitia tingkat desa tidak mampu menyelesaikan, panitia kabupaten seharusnya bisa mengambil alih dan menyelesaikan persoalannya,” ujarnya. (ay/iwy)


Bagikan Artikel