Politik & Pemerintahan

Seluruh Fraksi DPRD Setujui APBD TA 2022


PAJARAKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna, Selasa (30/11). Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh pimpinan Legislatif dan Eksekutif itu, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran (TA) 2022.

Sebelum menyetujui Raperda dimaksud, DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir (PA) Fraksi Terhadap Raperda APBD Kabupaten Probolinggo TA 2022 dan Penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Tentang APBD Kabupaten Probolinggo TA 2022.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Andi Suryanto Wibowo tersebut. Turut hadir seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo. Sementara dari unsur eksekutif, yang hadir adalah Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko, jajaran Forkopimda, para Asisten, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo.

Ada 6 fraksi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Yakni Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra. Seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui Raperda APBD  TA 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Probolinggo.

Struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah hasil persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2022 telah ditetapkan. Adapun pendapatan daerah disepakati menjadi sebesar Rp 2.312.564.612.922 bertambah sebesar Rp 4.768.451.530 dari target yang direncanakan pada Rancangan APBD sebesar Rp 2.307.796.161.392,00.

Berikutnya, belanja daerah disepakati menjadi Rp 2.439.116.530.290 bertambah sebesar Rp 4.768.451.530 dari target yang direncanakan pada Rancangan APBD sebesar Rp 2.434.348.078.760,00. Dari total rencana pendapatan dan belanja daerah, maka APBD ini terjadi selisih kurang antara rencana pendapatan dengan rencana belanja daerah sebesar Rp 126.551.917.368,00.

Selisih kurang tersebut merupakan defisit anggaran dan akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan yang berasal dari komponen penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa). Nilainya sebesar Rp 126.551.917.368,00. Sehingga struktur APBD tahun anggaran 2022 menganut anggaran berimbang atau zero defisit.

Secara umum, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PDI Perjuangan, dan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Probolinggo dapat memahami berbagai pertimbangan yang menjadi landasan rencana APBD TA 2022. Namun demikian, fraksi-fraksi tersebut juga menyampaikan beberapa masukan kepada eksekutif.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Nota Persetujuan Bersama Bupati dan Pimpinan DPRD Tentang APBD TA 2022. Nota persetujuan bersama tersebut ditandatangani Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko dan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo. Yakni Ketua Andi Suryanto Wibowo, Wakil Ketua Lukman Hakim, Wakil Ketua Oka Mahendra Jati Kusuma, dan Wakil Ketua Jon Junaidi.

Plt Bupati Probolinggo Drs. HA. Timbul Prihanjoko menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama Pimpinan beserta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan masukan serta tanggapan. Khususnya dalam Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD TA 2022, rapat-rapat komisi dan Badan Anggaran DPRD. Sehingga Raperda APBD tahun TA 2022 dapat disetujui tepat waktu.

“Persetujuan terhadap raperda ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif mengenai perencanaan dan penganggaran dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah,” terang Plt Bupati.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari persetujuan bersama ini jelas Plt Bupati Timbul, Raperda APBD ini akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur. Yakni untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai ketentuan pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Hasil evaluasi Gubernur kemudian kembali disempurnakan oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil penyempurnaan tersebut kemudian dituangkan pada Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Probolinggo,” beber Plt Bupati. (tm/adv)


Bagikan Artikel