Politik & Pemerintahan

Komisi II DPRD Kawal Pembahasan APBD 2022


PROBOLINGGO – Komisi II DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Selasa (23/11) siang. Komisi II membahasnya bersama mitra. Meliputi Bagian Perekonomian, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA), Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP), serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Probolinggo.

Ada banyak pembahasan yang dilaksanakan dalam rapat tersebut. Di antaranya perihal alokasi anggaran pengawasan pupuk di Kota Probolinggo. Hal itu penting dilakukan agar saat ada problem di masyarakat bisa terpecahkan. Sebab selama ini memang belum efektif karena memang belum dikuatkan anggaran kelembagaan untuk pengawasan tersebut.

“Kami mendorong DKUPP untuk memperhatikan hal ini. Sehingga ketika ada permasalahan seperti kelangkaan pupuk dan lainnya, bisa teratasi,” kata Anggota Komisi II Saifuddin.

Selain itu, Komisi II juga meminta Pemkot Probolinggo mengoptimalkan retribusi pasar di Kota Probolinggo. Sebab selama ini, masih ada potensi pasar yang bisa dimaksimalkan. Seperti halnya di Pasar Gotong Royong yang memiliki piutang sekitar Rp 3,8 miliar ke Pemkot Probolinggo. Piutang sebanyak itu merupakan uang retribusi yang tidak tertagih terhitung sejak 2013 hingga 2021.

Karenanya, Pemkot diminta menagih atau menyelesaikan piutang tersebut. Mengingat hal tersebut setiap tahun menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selain ditagih, Komisi II berharap DKUPP memberi surat peringatan ke pedagang yang menempati kios atau bedak yang dimaksud. Jika tetap tidak membayar piutangnya, Komisi II merekomendasi kiosnya dikosongkan.

“Beri surat peringatan dulu. Kalau tetap enggak bayar, ya dikosongkan saja kiosnya. Sewakan ke pedagang lain,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Sibro Malisi.

Sibro menyatakan, langkah tegas harus diambil Pemkot Probolinggo karena hal tersebut menjadi temuan BPK maupun BPKP setiap tahun. Apalagi, persoalan tersebut sudah berlangsung 8 tahun dan sampai sekarang belum tuntas.

“Kan piutangnya bisa diangsur sesuai kesepakatan. Jangan ditagih sekaligus karena pasti mereka keberatan. Tanya berapa kesanggupan membayar piutangnya,” ujarnya.

Kepala DKUPP Fitriawati mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan kajian dan apraisal untuk menentukan besaran taksiran. Sebagai pelaksananya, DKUPP menggandeng pihak ketiga. Yakni Universitas Brawijaya Malang. “Kajiannya masih berlangsung. Makanya belum diketahui hasilnya,” ungkapnya.

Perihal sistem pembayaran, apakah menggunakan pola retribusi atau sewa, juga belum dibicarakan. Soal kesulitan menagih, Fitri mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya karena kios sudah beralih tangan. Penyewa kios pertama telah menjual atau menyewakan ke orang lain.

“Karena merasa sudah menyewa atau membeli, penghuni kios tidak mau bayar. Sedang yang lain menganggap retribusinya terlalu mahal,” ujarnya.

Ia menerangkan, retribusi sesuai Perda hanya Rp 400 per meter setiap hari. Jika dikalkulasi atau dihitung, retribusinya sekitar Rp 1,2 juta setiap bulan. “Sebagian besar tidak bayar piutang dan retribusinya,” katanya. (rul/eem)


Bagikan Artikel