Politik & Pemerintahan

Anggaran Pilkades Membengkak Rp 10 M


PROBOLINGGO – Penundaan Pilkades serentak tahap II di 253 desa di kabupaten Probolinggo  ternyata berdampak pada terjadinya pembengkakan anggaran. Dibanding anggaran yang disiapkan semula, terjadi pembengkakan hingga sekitar Rp 10 miliar.

Anggaraan penyelenggaraan Pilkades yang disiapkan sebelumnya dalam APBD 2021 senilai Rp 17 miliar.  Lalu karena terjadi penundaan pelaksanaan menjadi Februari 2022,  terjadinya koreksi anggaran penyelenggaraan Pilkades pada APBD hingga menyentuh angka Rp 27,4 miliar.

Kabid Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo Jurianto mengungkapkan, anggaran pilkades serentak bersumber dari APBD Kabupaten Probolinggo dan bantuan keuangan khusus untuk desa (APBN).

Dengan adanya beberapa kebijakan yang telah disepakati antara Pemkab Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo, pada awal tahun 2022 mendatang, pihaknya dapat segera memanfaatkan dana Silpa tahun 2021 untuk biaya penyelenggaraan Pilkades. “Atas dasar itu, maka anggaran Pilkades bisa kami siapkan di awal tahun 2022,” ungkapnya, Selasa (26/10).

Dijelaskan bahwa dana Silpa tahun 2021 nantinya akan dimanfaatkan untuk Pilkades serentak tahap II pada 17 Februari 2022. Itu merupakan dana anggaran penyelenggaraan Pilkades yang sengaja disimpan oleh Pemkab Peobolinggo untuk penyelenggaraan Pilkades yang sebelumnya dijadwalkan digelar tahun ini. “Karena ditunda, akhirnya jadi Silpa. Namun posnya tetap untuk penyelenggaraan Pilkades,” jelasnya.

Dipaparkan, terkait dengan membengkaknya nilai anggaran penyelenggaraan Pilkades serentak tahap II hingga Rp 27,4 M, terjadi lantaran Pilkades digelar ditengah masa pandemi Covid-19. Sehingga fokus penerapan protokol kesehatan menjadi fokus utama selain partisipasi warga.

“Karena adanya aturan pembatasan jumlah pemilih yang dibatasi maksimal 400 pemilih ditiap TPSnya, maka jumlah TPS yang disiapkan pun membengkak hingga 1.876 TPS. Dari jumlah itu, otomatis membengkak juga jumlah panitia TPS dan biaya operasionalnya,” jelas Jurianto.

Biaya operasionalnya selain honor panitia, disebutkan Jurianto, juga untuk pengadaan logistik Pilkades berupa bilik dan surat suara, serta sewa peralatan penunjang. “Contoh di pilkades tahap satu kita anggarkan Rp 1,5 miliar, ternyata jatuhnya anggaran di angka Rp 4,6 miliar,” tuturnya. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa akibat penundaan Pilkades itu pula sebagian dana untuk Pilkades tahun ini sempat direfocusing. Utamanya untuk membiayai kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19.”Untuk anggaran kegiatan pilkades tahun ini yang masih tersisa sekitar Rp 500 juta. Anggaran itu melekat di Dinas PMD dan digunakan untuk tahapan sosialisasi,” kata Jurianto.  (tm/iwy)


Bagikan Artikel