Politik & Pemerintahan

Pemkab Probolinggo Tetapkan Pilkades 17 Februari


PROBOLINGGO – Aksi ribuan massa dari Apdesi Kabupaten Probolinggo di kantor pemkab di Kraksaan, kemarin (18/10) tidak sia-sia. Aspirasi yang disampaikan membuahkan hasil. Pemkab Probolinggo menetapkan Pilkades serentak digelar 17 Februari 2022, dan tahapan digelar mulai bulan ini.

Hal itu disampaikan Asisten Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto, usai melakukan audiensi dan penandatangan berkas kesepakatan di gedung Kantor Bupati Probolinggo. Menurutnya, pelaksanaan tahapan pilkades tetap akan digelar pada bulan ini, tepatnya tanggal 28 Oktober.

Sedangkan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 17 Februari tahun depan. Di lain sisi, eksekutif tengah mengupayakan untuk pengajuan penandatangan perubahan perbup pilkades. “Kami sudah sepekat dan sudah kami tandatangani di atas matrai. Jadi tetap pelaksaan akan dimulai tahun ini dan bulan ini. Tepatnya 28 Oktober,” ungkapnya.

Terkait melesetnya jadwal pelaksanaan itu, Heri menyebutkan, lantaran bertepatan dengan akhir tahun. Sebab jadwal pelaksaan sebelumnya ditetapkan pada 27 Desember. Sementara pada tanggal itu, bersamaan dengan padatnya pengamanan Nataru (Natal dan Tahun Baru)  dari aparat keamanan. Sehinga sangat tidak mungkin dilaksanakan pilkades.

“Pihak kepolisian juga sibuk dengan pengamanan atas adanya program Nataru yang sudah menjadi agenda akhir tahun. Jadi mereka tidak mungkin harus memecah anggota. Sementara jumlah desa yang melaksanakan pilkades saat ini lebih banya dak sebelumnya,” ungkapnya.

Sehingga, terpaksa pelaksanaan pilkades itu harus ditunda pada Februari tahun depan. Hanya saja, pelaksaan pilkades tahap II ini juga perlu mengantongi izin dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Nah, saat ini pihaknya masih melayangkan surat tersebut ke pemerintah pusat. Pihaknya akan mengawal surat itu dan pelaksaan pilkades untuk tetap terselenggara dengan baik dan berjalan sesuai tahapan yang telah dijadwalkan.

“Insha Allah, 28 Oktober sudah bisa dimulai tahapannya. Karena sesuai aturan tahapan itu butuh waktu sekitar 140 hari sebelum pemungutan suara,” jelas dia. (yek/iwy)


Bagikan Artikel