Politik & Pemerintahan

Kabag Hukum: Kades Clarak Tetap


PROBOLINGGO – Sidang sengketa Pilkades Clarak, Kecamatan Leces pada Pilkades 2019 sudah selesai diputus di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA) RI sejak April lalu. Namun hingga kini kepala desa yang tetap menjabat di desa tersebut tidak berganti.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Probolinggo Priyo Siswoyo mengatakan, putusan MA tersebut tidak dapat mengganti posisi Imam Hidayat sebagai Kades Clarak saat ini. Pasalnya, dalam amar putusan pengadilan hanya membatalkan keputusan panitia Pilkades Clarak. Sedangkan pengangkatan kades landasannya berdasarkan SK Bupati.

“Kami tidak bisa kemudian memberhentikan atau mengganti Kades Clarak saat ini. Perintahnya adalah membatalkan keputusan panitia pilkadesnya, sedangkan pelantikan kadesnya berdasarkan SK Bupati. Jadi beda topik. Makanya kami tidak berani bertindak ke sana tanpa adanya perintah pengadilan,” terang Priyo, Rabu (6/10).

Seperti diketahui, pada Pilkades Clarak, 2 dari 5 orang cakades atas nama Imam Hidayat nomor urut 3 dan Jamil nomor urut 4 berhasil mendapatkan suara yang sama, yakni sebanyak 428. Lalu panitia pilkades memutuskan Imam Hidayat sebagai pemenang sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi regulasi dalam pilkades tersebut.

Dalam perbup tersebut mengatur jika terdapat 2 orang cakades atau lebih mendapatkan suara sama, maka pemenangnya adalah yang mendapatkan perolehan suara lebih luas. Dalam hal ini adalah suara di masing-massing dusun.

Imam Hidayat berhasil memenangkan perolehan suara di 3 dusun. Sedangkan Jamil hanya menang di 1 dusun. Hal inilah yang kemudian dipersoalkan oleh Jamil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Pada PTUN, semua gugatan dari Jamil ditolak oleh hakim. Upaya hukum pun berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya. Di PT TUN inilah Jamil mulai mendapatkan kepuasan, pasalnya hakim memutuskan untuk membatalkan putusan PTUN dan sekaligus menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan penitia Pilkades Clarak.

Keputusan PT TUN ini kemudian dinaikkan ke meja kasasi oleh pihak panitia Pilkades Clarak. Namun, pihak MA tidak menerima pengajuan kasasi tersebut.

Oleh sebab itu, Musthofa selaku kuasa hukum Jamil mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan tindakan dari pemerintah Kabupaten Probolinggo yang terkesan mengabaikan putusan MA tersebut. Pasalnya, meski putusan kasasi sudah keluar sejak Maret lalu, namun hingga kini masih belum ada langkah tindak lanjut dari pemerintah setempat.

“Pemerintah harus berindak, karena di desa Clarak itu ada gesekan warga yang mempertanyakan siapa sebenarnya kades terpilih,” katanya, kemarin. (ay/iwy)


Bagikan Artikel