Pilkades Gagal Jika Bersyarat Vaksin
PROBOLINGGO – Peraturan Bupati (Perbup) yang akan digunakan sebagai regulasi dalam Pilkades Februari 2022 masih terus digodok oleh Bagian Hukum Pemkab Probolinggo. Salah satu wacana yang akan dimuat di dalamnya ialah vaksin sebagai syarat untuk mencoblos.
Wacana ini mendapat respons cukup keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari anggota DPRD Kabupaten Probolinggo Aan Sugianto. Politisi Partai Nasdem tersebut berharap pemerintah tidak meneruskan wacana vaksin untuk dimasukkan dalam Perbup Pilkades.
“Jangan berani-berani memasukkan vaksin sebgai syarat untuk mencoblos. Saya jamin pilkades di 253 desa mendatang gagal,” kata Aan kepada Koran Pantura, Minggu (19/9).
Ia menyatakan, jika syarat vaksin dimasukkan dalam regulasi, maka bisa dipastikan sebagian besar warga tidak akan mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, hingga saat ini masih banyak warga yang belum mengikuti vaksinasi.
“Selain di Sukapura, sulit ada desa yang capaian vaksinnya 50 persen. Kalau vaksin jadi syarat, dapat dipastikan warga yang memilih tidak sampai 50 persen. Kalau kurang dari separo pemilihnya, lantas bagaimana dengan hasil pilkadesnya? Apa tetap sah? Ini perlu diperhatikan,” ujarnya.
Politisi yang tergabung dalam Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD setempat tersebut melanjutkan, capaian vaksin memang perlu ditingkatkan, namun bukan dengan menjadikannya syarat penggunaan suara dalam pilkades.
Kerjasama semua pihak memang perlu ditingkatkan demi meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya vaksin. Diungkapkan Aan, masih banyak warga yang rela tidak mendapatkan bantuan jika harus melakukan vaksin terlebih dahulu.
“Ini bantuan, ada uang, ada sembako, tapi masih banyak yang enggan divaksin, apalagi urusan nyoblos. Jadi kami harap, wacana vaksin ini dapat dikaji ulang,” terang pria yang juga menjadi ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Sementara itu, Kabag Hukum Priyo Siswoyo mengatakan, perbup memang sejatinya merupakan ranah eksekutif. Akan tetapi, pihaknya tetap akan menampung segala aspirasi yang masuk.
“Baik itu aspirasi dari pihak legislatif maupun Apdesi, tetap kami akomodir untuk disampaikan ke pimpinan. Karena kami menginginkan pilkades mendatang berjalan dengan baik,” ujarnya. (ay/iwy)