Politik & Pemerintahan

Vaksin Bukan Syarat Pilkades


PROBOLINGGO – Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo kembali menggelar hearing pada Rabu (8/9). Hal itu tidak terlepas dari kedatangan pengurus Asosiasi Pemerintah Kepala Desa (Apdesi) Kabupaten Probolinggo yang mengharapkan (Peraturan Bupati) Perbup untuk pilkades direvisi.

Dalam hearing tersebut beberapa pejabat Pemkab Probolinggo hadir.  Mulai dari Asisten 1 Bidang Pemerintahan Heri Sulistyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Edi Suryanto, dan Kabag Hukum Setda setempat Priyo Siswoyo.

Hearing tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma. Ia memberikan kesempatan pertama kepada pihak Apdesi untuk menyampaikan pengaduannya.

Ketua Apdesi Kabupaten Probolinggo Hasanuddin mengatakan, perbup terakhir yang digunakan untuk pelaksanaan pilkades dinilai masih banyak memerlukan perbaikan. Salah satunya tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Di dalam perbup tersebut ada aturan yang menyebutkan pihak incumbent kepala desa yang kembali nyalon harus melunasi semua PBB di desanya.

   Padahal dalam praktiknya, banyak masyarakat yang tidak membayar PBB nya, dan kemudian menjadi beban bagi kepala desa incumbent untuk membayarnya sebagai syarat pencalonan. Bahkan menurutnya ada calon kepala desa incumbent di Kecamatan Maron pada pilkades Mei lalu yang harus membayar ratusan juta PBB warganya. Namun, dalam pilkades, calon tersebut justru kalah oleh calon kades lainnya.

“PBB itu seharusnya ada juru tagih sendiri. Tetapi dalam pilkades lalu, PBB ini menjadi prasyarat administrasi incumbent. Makanya kami harap Perbup ini harus direvisi,” katanya.

Selain poin tersebut, pihaknya juga meminta kepastian terkait beredarnya kabar syarat bisa menggelar pilkades dengan kegiatan vaksin. Menurutnya, kabar terebut harus segera disikapi agar tidak menjadi polemik sebelum pelaksanaan pilkades dimulai.

“Ada informasi untuk menggelar pilkades, capaian vaksin di desa harus 70 persen. Ini kan bukan tanggungan pemdes, melainkan tugas dari tenaga medis. Jadi, informasi ini jangan sampai kemudian dimasukkan dalam perbup,” ujarnya.

Hal tersebut langsung ditanggapi oleh Asisten 1 Heri Sulistyanto. Ia menjelaskan, terkait PBB, pihaknya akan melakukan pengkajian ulang. Sementara, terkait informasi vaksin menjadi syarat pelasanaan pilkades, pihaknya memastikan hal tersebut tidak akan dimasukkan dalam perbup.

“Wacana memang ada, tapi kami pastikan 70 persen vaksin ini tidak akan menjadi syarat. Namun, yang pasti pelaksanaannya akan kami atur dengan prokes yang ketat,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma mengatakan, pihaknya berharap revisi perbup pilkades dapat segera dilakukan oleh pihak eksekutif. Dengan begitu, tahapan-tahapan pilkades bisa segera dimulai. “Tentu lebih cepat lebih baik. Biar bisa segera menyosialisasikan perubahan perbup pilkadesnya,” kata politisi dari Partai Golkar tersebut. (ay/iwy)


Bagikan Artikel