Peristiwa

Penutupan Wisata di Kabupaten Probolinggo pun Diperpanjang


KRAKSAAN – Pemkab Probolinggo memperpanjang penutupan tempat wisata hingga 25 Juli. Ini sesuai kebijakan pemerintah pusat memperpanjang PPKM Darurat, sebagaimana tertuang dalam Inmendagri (Instruksi Menteri Dalam Negeri) terbaru pada huruf H, bahwa wisata dan tempat hiburan ditutup sementara.

Perpanjangan penutupan tempat wisata yang dikelola Pemkab Probolinggo itu dibenarkan Kepala Dinas Kominfo Yulius Christian. Menurutnya, perpanjangan itu secara otomatis diikuti pemerintah daerah, termasuk penutupan tempat wisata. “Ya, tutup, sesuai dengan perpanjangan PPKM sampai dengan 25 juli,” katanya, Rabu (21/7).

Terkait PPKM selanjutnya, Yulius mengaku masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Kalau pemerintah pusat memutuskan untuk dibuka, daerah juga ikut dibuka,” kata Yulius.

Diketahui, sebelumnya penutupan sementara wisata di Kabupaten Probolinggo berlaku sesuai PPKM darurat, yaitu dimulai 3 Juli sampai 20 Juli.

Perpanjangan masa penutupan wisata Gunung Bromo juga disampaikan melalui rilis Balai Besar TNBTS pada Selasa (20/7) malam. Wisata alam Gunung Bromo dan pendakian Semeru ikut diperpanjang penutupannya hingga 25 Juli. Rilis itu ditandatangani oleh Plt Kepala BB TNBTS  Novita Kumala Sari.

Sementara, penutupan kembali tempat wisata kembali direaksi para pelaku wisata. Bayu, salah seorang pelaku wisata meminta pemerintah tidak hanya mengeluarkan kebijakan menutup. Menurutnya, harus ada kepastian terhadap dunia wisata di Indonesia. “Kalau begini, sulit untuk bangkit. Pas rame-ramenya, ditutup lagi,” keluhnya. 

Sebelum ada rilis BB TNBTS, sejumlah pelaku wisata di kawasan Gunung Bromo mempertanyakan masa penutupan. Sebab, ada banyak calon pengunjung wisata Bromo.  “Kalau mau dibuka, atau justru diperpanjang, harusnya diumumkan, agar calon pengunjung nggak tanya tanya terus,” kata Anggik, seorang pelaku wisata asal Sukapura.

 Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi seperti saat ini. Sebab, menurutnya, banyak pelaku wisata yang menggantungkan nasib di sektor ini. Terutama   di Sukapura. “Kebijakannya juga tidak ada solusi bagi kami. Padahal kami banyak menggantungkan nasib dari sektor ini,” ujarnya.

Tidak hanya soal pendapatan terhadap pelaku wisata di kawasan Gunung Bromo, kebijakan PPKM darurat nanti justru mengkhawatirkan aspek keamanan. “Sepi banget. Kami khawatir mereka yang kelaparan justru berbuat nekat, dan akhirnya mencuri untuk sesuap nasi,” katanya.

Anggik berharap ada kebijakan yang menguntungkan pelaku wisata. Sebab selama pandemi ini, wisata paling terdampak kebijakan untuk penanganan Covid-19. “Ya bagaimana mau bangkit, kalau begini terus. Mudah-mudahan ke depan ada solusi yang baik untuk kami,” katanya. (rul/iwy)


Bagikan Artikel