Peristiwa

Tolak UU Cipta Kerja, Mahasiswa Probolinggo Ajukan Empat Tuntutan


PAJARAKAN – Dalam aksinya di DPRD Kabupaten Probolinggo Kamis (8/10), elemen mahasiswa menyampaikan empat tuntutan. Salah satunya adalah meminta DPRD Kabupaten Probolinggo bersikap menolak UU Cipta Kerja.

“Kami juga meminta kepada DPRD sini untuk juga menyatakan sikap menolak Undang-Undang tersebut,” kata Muhammad Fendik selaku ketua umum IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Probolinggo kemarin.

Aksi demo pagi kemarin dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan IMM. Selain itu, disebutkan ada pula unsur pelajar yang ikut serta.

Ada empat poin tuntutan yang disampaikan para mahasiswa tersebut. Poin utamanya   adalah menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Fendik menyatakan, aksi tersebut juga mengajak DPR dan pemerintah untuk kembali menjalankan amanat UUD 1945 dan Pancasila. Pasalnya, dengan pengesahan Omnibus Law tersebut, pihak eksekutif dan legislatif sudah mengkhianati nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila.

“UU ini menunjukkan bahwa DPR dan Pemerintah telah gagal dan tidak berkomitmen dalam menjalankan cita-cita dan tujuan negara. Jadi kami berharap DPR dapat segera mengambil sikap,” kata Fendik.

Selain itu, dengan disahkannya UU tersebut, ia menilai pihak pemerintah secara gamblang menunjukkan sikap lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan masyarakat luas. Padahal saat ini rakyat lebih membutuhkan program yang dapat mengakhiri pandemi Covid-19. “Rakyat jauh lebih membutuhkan program yang bisa membuat Covid-19 ini berakhir, tapi nyatanya malah Undang-Undang ini yang disahkan,” paparnya.

Terakhir ia berharap DPRD setempat dapat mendukung penuh pihak akademisi maupun koalisi masyarakat sipil yang akan mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami minta DPR mendukung setiap upaya judicial review yang diajukan ke MK, siapa pun yang mengajukan,” paparnya.

Keempat tuntutan tersebut pun mendapatkan respon positif dari DPRD setempat. Bahkan semua unsur pimpinan DPRD setempat pun mau menandatangani pakta integritas yang berisi 4 tuntutan tersebut.

“Senin (5/10) lalu kami sudah bertemu dengan serikat pekerja. Dan kami juga sudah sampaikan penolakan terhadap UU tersebut, dan saat ini pernyataan penolakan itu sudah dibawa oleh serikat pekerja dan dibawa ke pusat,” kata Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo  Andi Suryanto Wibowo. (ay/iwy)


Bagikan Artikel