Peristiwa

Harga Murah, Petani Kubis: Tak Dipanen, Jadi Pupuk


SUKAPURA – Harga jual kubis di kawasan Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo belum juga membaik. Petani akhirnya pasrah, membiarkan kubisnya yang siap panen itu tetap di ladang. Ada ratusan ton kubis yang tidak dipanen dan sengaja dibiarkan menjadi pupuk organik.

“Harapannya ya mungkin bisa jadi pupuk. Kalau dijual, ruginya kebangetan. Makanya ya dibiarkan wis,” kata Bowo, seorang petani asal Desa Kedasih, Kecamatan Sukapura, Selasa (15/9).

Ia memprediksi ada ratusan ton kubis milik petani di Sukapura yang sengaja tidak dipanen. Harga jual kubis yang murah  menjadi alasan petani memilih tidak menjual kubisnya. Selain itu, akses lahan yang sulit juga menjadi faktor lainnya.

“Lahan yang sulit menambah beban biaya. Sedangkan harga jual masih murah. Saya kira desa lain di Kecamatan Sukapura juga sama. Pakel, Sariwani dan desa lain,” ujar Bowo.

Situasi ini diperparah dengan keenganan pedagang membeli kubis di lokasi atau lahan dengan medan sulit. Mereka lebih suka mengambil kubis di lahan yang mudah diakses, meski harganya lebih tinggi, yakni Rp 400 per kilogram. Itu berarti dua kali lipat daripada kubis di lahan medan sulit yang dihargai hanya Rp 200.

“Harganya ya kisaran Rp 400 per kilogram. Biasanya bukan lagi dijual ke lokal Jatim, tetapi dipasok ke Kalimantan dengan partai besar,” ungkap Doni, pedagang kubis lainnya asal Sukapura.

Melihat fakta yang tidak menguntungkan petani di kawasan Gunung Bromo, Komisi II DPRD Kabupaten Probolinggo merekomendasikan adanya pasar sayur. Lokasinya bisa di Desa Pandansari, Kecamatan Sumber. Desa ini dipilih karena dinilai lebih potensial.

“Jadi bukan di bawah, tetapi di Pandansari. Karena penghasil sayur terbanyak memang di Pandansari dan desa atas lainnya. Kami akan mengawal rekomendasi itu. Paling tidak, tahun 2021 pasar sayur harus dibangun,” kata Ketua Komisi II Sugito.

Salah satu pertimbangannya ialah untuk meminimalisir permainan harga oleh tengkulak besar. Wujudnya terjadi saat ini. Kubis di tingkat petani hanya dihargai Rp 200 per kilogram. Sedangkan di pasar mencapai harga Rp 3-4 ribu per kilogram.

Menurut Sugito, pasar sayur itu nantinya akan dikelola Pemkab Probolinggo. Fungsinya untuk mengatur pemasaran sayur hasil panen petani di dataran Tengger. Dengan demikian bisa menekan permainan harga oleh tengkulak.

“Kalau ada pasar sayur, harganya beda banget. Artinya bisa mengontrol perdagangan sayur di kawasan Tengger. Kemudian dengan seperti itu diharapkan tengkulak besar tidak begitu langsung masuk ke petani,” tandasnya. (rul/iwy)


Bagikan Artikel