Peristiwa

Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Tanam Pohon Pisang di Jalan Desa


TIRIS – Sejumlah warga Dusun Nampu, Desa Pedagangan, Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo menumpahkan kekesalannya atas kerusakan jalan di lingkungannya. Mereka memblokade dan menancapkan pohon pisang pada bagian jalan yang rusak itu, Selasa (2/6).

Berdasarkan informasi yang dihimpun Koran Pantura, aksi tanam pohon pisang dan blokade jalan itu dilakukan sebagai wujud kekesalan. Sebab, jalan di lingkungannya rusak parah selama bertahun-tahun, dan tak kunjung diperbaiki.

Aksi blokade dan tanam pisang di jalan Desa Pedagangan itu difoto dan diunggah di sosial media facebook. Dalam narasinya melalui akun bernama Santreh Laep itu menyebutkan bahwa kondisi jalan Desa Pedagangan sudah rusak berat namun tak kunjung diperbaiki. Akibatnya banyak warga atau pengendara yang jatuh ketika melintasi jalan tersebut.

“Padahal jalan desa di desa lain sudah banyak yang diperbaiki. Sedangkan di desa Pedagangan khususnya blok Nampu tidak ada keputusan untuk diperbaiki,” tulis akun Santreh Laep dikutip Koran Pantura.

Atas kondisi ini, Kepala Desa Pedagangan Ahmad saat dikonfirmasi Koran Pantura melalui sambungan telepon mengatakan dirinya telah mengetahui adanya aksi blokade dan tanam pohon pisang di salah satu ruas jalan desanya itu. “Iya mas, benar itu. Memang ada aksi warga tadi pagi. Tapi perlu saya jelaskan bahwa aksi tersebut ada yang memprovokasi. Apalagi kalau mau Pilkades,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, tidak benar jika pemerintah Desa Pedagangan disebut abai dan tidak memiliki kebijakan soal pembangunan jalan yang dikeluhkan warganya itu. Pasalnya pada tahun 2020 ini, dikatakannya sebenarnya ada 4 item pembangunan fisik di dusun Nampu yang sudah dianggarkannya pada pencairan dana desa (DD) tahap II.

“Seharusnya proyek pembangunan fisik berupa jalan aspal dan rabat beton dan jalan paving dapat dikerjakan pada DD tahap II. Tapi mau bagaimana lagi? Anggarannya justru diharuskan dialihkan untuk penanganan Covid-19. Ya kita harus mematuhi kebijakan pusat itu. Dan dampaknya ya, pekerjaan fisik jalan di dusun Nampu, harus jadi korban karena mengalami penundaan,” sebutnya.

Penundaan tersebut dijelaskan Kades Ahmad terjadi karena memang DD tahap II yang tersedia sudah terkuras habis untuk biaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19. “Bayangkan saja berapa biaya penanganan Covid-19 ini. Mulai dari pencegahan dengan penyemprotan desinfektan, penyediaan masker, hingga biaya pendirian dan juga biaya hidup puluhan warga selama di karantina 14 hari. Itu sudah berapa jumlahnya?belum lagi biaya BST DD yang harus dibagikan kepada warga. Hitung itu berapa?” katanya.

Karena itu, Kades Ahmad merasa dirinya saat ini serba salah. Di satu sisi dia ingin menunaikan apa yang menjadi keinginan warganya terkait jalan. Di sisi lain dirinya harus dihadapkan agar manajemen keuangan desa efektif. Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial selalu tepat sasaran dan tak sampai menimbulkan polemik di masyarakat.

“Kalau soal warga  puas atau tidak,  itu resiko jadi kepala desa. Yang terpenting saat ini adalah melindungi warganya dari dampak Covid-19. Baru setelah itu kembali fokus pada pembangunan fisik,” katanya.

Kades berjanji penundaan pengerjaan fisik di jalan desa di dusun Nampu akan diprioritaskan ya pada DD tahun depan. Karena menurutnya sudah tidak mungkin lagi mengerjakan proyek fisik itu pada tahun ini. “Kami janjikan pengerjaan jalan aspal dititik itu pada DD tahun depan. Semoga Covid-19 ini segera berakhir, agar tidak mengganggu program kerja kami ditahun mendatang,” ujarnya. (tm/iwy)


Bagikan Artikel