Peristiwa

Tak Tercantum Penerima Bansos , Warga Curah Tulis Lurug Balai Desa


TONGAS –  Ratusan warga Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas Senin (18/5) nekat melurug balai desanya. Pasalnya, warga tidak terima namanya tidak tercantum sebagai penerima bansos (bantuan sosial) dari Kementerian Sosial.

Perbedaan data tersebut mereka dapati dari selisih antara data di laman online dengan data di yang ditempel di kantor desa Curah Tulis. Warga tidak terima karena merasa berhak mendapatkan bansos itu. Karena tersulut emosi, warga berbondong-bondong melurug kantor desa demi meminta penjelasan dari kepala desa maupun pihak terkait lainnya.

Saking banyaknya warga yang datang dan bergerombol itu, arus lalu lintas sampai tersendat. Bahkan untuk dapat meredam emosi dari warga, puluhan personel gabungan dari Polsek Tongas dan Koramil setempat disiagakan.

Sodiq, salah satu warga, menyorot tentang kartu PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang kini berubah menjadi program sembako. Program tersebut, diduga sengaja dimonopoli oleh Perangkat Desa yang menyalahgunakannya untuk belanja sembako tanpa sepengetahuan pemilik (keluarga penerima manfaat/KPM) bersangkutan.

“Selama ini kami, KPM tidak pernah pegang kartu tersebut. Bahkan bantuan sembako berupa telur pun kadang masih dikurangi. Kami sudah gerah akan ulah perangkat desa yang semacam ini,” kata Sodiq, kemarin. 

Bahkan agen sembako yang selama ini dijadikan mitra penyalur bansos dituding tidak kompeten dalam menyediakan bahan bahan sembako yang dibutuhkan. “Seharusnya agen itu selalu siap dengan aneka bahan sembako yang diperlukan dalam  program bansos. Tapi faktanya agen di sini malah masih bingung harus mendatangkan bahan dari luar desa. Ini kan sudah membuktikan kalau mereka tidak siap membantu rakyat,” tegasnya.

Menanggapi keluhan itu, petugas Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo Yuli menjelaskan, bahwa dalam aturan yang berlaku tidak dibenarkan kartu PKH atau Sembako dipegang orang lain selain KPM. “Perangkat desa sekalipun tidak berhak untuk megang kartu milik KPM, apapun alasannya,” sebutnya.

Sedangkan soal selisih data penerima dengan realisasi, Yuli menjelaskan bahwa hal itu bisa saja disebabkan link Kemensos masih belum di-update dengan data terbaru. Sehingga data terbaru hasil verifikasi faktual yang beberapa waktu lalu dilakukan belum terinput dan menyebabkan kesalah-pahamanan para KPM.

“Memang ada perbedaan antara data di Kemensos dengan data lapangan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak sesuai data KPM dimaksud. Sehingga butuh klarifikasi dan validasi lebih lanjut terhadap KPM secara langsung,” ujarnya.

Ditegaskannya pula bahwa Dinsos Kabupaten Probolinggo sangat terbuka dengan segala aduan masyarakat terkait penerimaan bansos dalam bentuk apapun. Baik itu program bansos PKH, BLT, BST, BPNT, dan lainnya.

“Jika ada permasalahan soal data penerima bansos di tingkat desa atau KPM, segera saja melapor pada pihak yang menangani. Seperti pendamping PKH, TKSK atau langsung ke Dinas Sosial agar cepat ditangani dan dicarikan solusinya. Sehingga kejadian semacam ini tidak kembali terulang,” kata Yuli. (tm/iwy)


Bagikan Artikel