Emak-Emak Nelayan Probolinggo Demo Gubernur
PROBOLINGGO – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kemarin (28/7) pagi datang ke Kota Probolinggo untuk menghadiri puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) di Pelabuhan Perikanan Mayangan (PPM) Kota Probolinggo. Namun, kehadiran Gubernur Khofifah disambut aksi demo damai emak-emak istri nelayan.
Para istri nelayan kapal cantrang itu melakukan aksi demo damai di pintu masuk PPM. Dalam aksi tersebut, mereka meminta kejelasan soal Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang tidak keluar hingga satu tahun. Padahal, di Semarang Jawa Tengah, surat yang sama sudah lama keluar. Sedangkan di Kota Probolinggo sudah hampir satu tahun, tetapi tidak keluar.
Karena SIPI belum keluar, ada sekitar 88 kapal cantrang di bawah 30 GT yang tidak bisa melaut. Karena itu, para nelayan tidak berani mencari ikan, khawatir ditangkap petugas di tengah laut. “Ya karena tidak melaut, enggak ada penghasilan. Kami minta ke Bu Khofifah, segera keluarkan SIPI suami saya,” pinta Munifah, salah seorang istri nelayan dalam aksi kemarin.
Ia dan emak-emak yang lain heran, mengapa SIPI kapal suaminya tidak keluar. Padahal, surat yang sama di Semarang Jawa Tengah sudah keluar. “Apa bedanya dengan kami? Kok di Semarang (SIPI) sudah keluar? Tolong jelaskan ke kami. Jangan digantung seperti ini. Pastilah, kalau nggak melaut, suami tidak dapat penghasilan. Jangan biarkan kami miskin,” tandas Munifah.
Aksi demo damai itu tetap dijaga ketat petugas Polres Probolinggo Kota. Petugas tidak ingin perjalanan rombongan Gubernur Khofifah untuk menghadiri acara puncak peringatan HLH jadi macet. Beruntung, nelayan dan emak-emak yang berdemo tidak sampai menutup akses jalan ke PPM.
Sementara, Koordinator Nelayan Kota Probolinggo Zainul Fatoni mengatakan, aksi para istri nelayan itu spontanitas, tanpa direncanakan sebelumnya. Ia datang bersama nelayan yang lain ke lokasi aksi hanya untuk memantau, agar demo tidak mengganggu kegiatan gubernur. “Spontanitas. Kami sebagai suami, tidak menyuruh mereka,” tandasnya.
Demo itu menurutnya dilakukan karena suami-suami mereka lama tidak melaut, sehingga tidak memiliki penghasilan. Pria yang biasa dipanggil Zen tersebut membenarkan penyebabnya adalah SIPI yang hingga kini belum keluar. “SIPI tahun ini belum keluar. Enggak tahu kenapa,” katanya.
Yang jelas, nelayan jadi tidak bisa melaut. Sebab, SIPI tidak hanya menjadi syarat untuk legalitas menangkap ikan, tetapi juga jadi salah satu syarat membeli solar. “Mau melaut gimana, lha wong kami tidak bisa membeli solar. Nelayan, kalau beli solar harus menunjukkan SIPI,” ujar Zen.
Sementara, saat dikonfirmasi soal aspirasi ini, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya sudah dua kali ikut rapat dengan Menko Kemaritiman, membicarakan soal Sipi Kapal Cantrang dan dokumen kapal yang lain. Rapat itu juga diikuti Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Perhubungan. “Saya sudah dua kali ikut rapat. Saya juga sudah bersurat ke pemerintah pusat bersama Gubernur Jawa Tengah,” jelasnya.
Namun menurutnya, hingga kini memang belum ada jawaban. Karenanya, Gubernur Khofifah belum bisa menjawab permintaan nelayan soal SIPI. Masih ada kebijakan yang harus diurai sebelum SIPI diterbitkan.
Gubernur menambahkan, legalitas kapal cantrang tidak hanya SIPI, tetapi menyangkut juga sertifikasi kapal yang digunakan. “Butuh waktu. Karena petugas pengukur kapal terbatas. Di daerah kan tidak ada,” tambahnya.
Disinggung SIPI nelayan cantrang di Jawa Tengah yang sudah keluar, menurut Khofifah izin tersebut untuk kapal cantrang berkapasitas dibawah 25 GT. Sementara kapal nelayan cantrang Kota Probolinggo 30 GT. “Yang di Jawa Tengah itu kapal yang berbobot 25 GT ke bawah yang keluar SIPI-nya,” ujar Gubernur. (gus/iwy)