Pendidikan

Ujian Nasional 2020 Dibatalkan


PROBOLINGGO –  Keluar Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tertanggal 24 Maret tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo secara resmi membatalkan adanya ujian nasional (UN) untuk tahun ini.

Plt  Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi mengungkapkan keputusan itu melalui Surat Edaran Nomor 420/1971/426.101/2020 yang ditandatanganinya pada 24 Maret lalu. Didalamnya secara tegas menyatakan bahwa UN 2020 dibatalkan akibat adanya penyebaran Covid-19.

“Dengan dibatalkannya UN Tahun 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk proses penyetaraan bagi lulusan paket A,B, dan C akan disesuaikan kemudian,” ujarnya, Kamis (26/3) kemarin.

Disebutkannya syarat penentu kelulusan siswa adalah ujian sekolah (US). Dalam ujian sekolah itu pun untuk kelulusan tidak boleh berbentuk tes yang mengumpulkan siswa di suatu tempat. kecuali bagi sekolah yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran tersebut. “Ujian sekolah dapat dilakukan dengan berbagai jenis asesmen. Sekolah dapat membuat ujian sekolah dalam bentuk portfolio hingga tes secara online,” sebutnya.

Untuk jenjang SD dan SMP kata Fathur Rozi, kelulusan dapat ditentukan berdasarkan nilai dari lima semester terakhir yang diperoleh siswa. Misalnya bagi jenjang SD dapat memakai nilai rapor siswa sejak dari kelas 4 hingga kelas 6. Kelulusan sekolah dasar (SD) atau sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). “Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan,” katanya.

Sedangkan untuk kelulusan sekolah menengah pertama (SMP) diitentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. “Ditambah peserta didik dapat dinyatakan lulus apabila memiliki nilai sikap minimal B,” imbuhnya.

Selain itu untuk kenaikan kelas, ditambahkan kegiatan ujian kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Kecuali bagi sekolah yang telah melakukan sebelum surat edaran ini diterima.

Ujian akhir semester dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya,penugasan,tes daring,dan atau asesmen jarak jauh lainnya. “Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh,” ujarnya.

Dengan adanya SE tersebut Fathur Rozi berharap kepada seluruh guru dan sekolah agar dapat segera melakukan penyesuaian. Terlebih pembatalan UN ini tak hanya berlaku di Kabupaten Probolinggo saja. Melainkan juga berlaku di seluruh Indonesia. “Kebijakan menteri ini berlaku Nasional. Dan sebagai bagian didalamnya kami wajib menjalankannya sebaik mungkin,” tandas Fathur Rozi. (tm/ra)


Bagikan Artikel