Pendidikan

Bisa Menghemat Keuangan, SE Study Tour Didukung (Tamat)


KRAKSAAN – Terbitnya Surat Edaran (SE) nomor 420/1132/426.101/2020 pada 28 Februari 2020 lalu, menuai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Probolinggo. Edaran itu berisi larangan satuan pendidikan menggelar studi tour di luar Kabupaten Probolinggo. Wali murid TK, SD dan SMP, bahkan netizen ikut menyorotinya.

Salah satunya diungkapkan oleh Fitria Sari Rachmawati. Warga Dusun Krajan, Desa Pajarakan Kulon, Kecamatan Pajarakan ini memiliki 3 orang anak. Anak sulung sedang menimba ilmu di perguruan tinggi.

“Anak kedua kelas 2 (VIII) SMP dan yang bungsu kelas 5 SD. Dua-duanya tahun depan rencana akan berangkat study tour di sekolah masing-masing,” ungkap perempuan 41 tahun tersebut.

Menurutnya, study tour membutuhkan biaya yang lumayan besar. Apalagi jika kedua anaknya berangkat di tahun yang sama. “Ini juga lagi pusing mikirin uangnya,” keluh Fitri, sapaan akrabnya.

Fitri tinggal bersama ketiga anaknya di rumah. Sementara sang suami bekerja sebagai konsultan teknik engineering di Malaysia. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia sambil menjalankan usaha catering. “Kadang kiriman juga kan pas. Ditambah kalau ada biaya tambahan dari sekolah anak-anak. Ya mikir lagi,” tuturnya.

Dia menyebut, rencana anak keduanya yang bersekolah di SMPN 1 Pajarakan akan berangkat study tour ke Yogyakarta tahun depan. Biayanya sekitar Rp 600 ribu, sementara untuk anaknya yang SD akan ke Malang dengan beban biaya sekitar Rp 300 ribu. “Ke Jatim Park,” katanya.

Namun, ketika mendengar ada SE dari Dinas Pendidikan yang berisi tentang larangan study tour ke luar daerah Kabupaten Probolinggo, Fitri mendukung. “Kalau saya lihat SE itu, jujur saya sendiri belum banyak tahu tentang wisata Probolinggo. Itu usul bagus juga untuk mengenalkan pariwisata lokal,” tuturnya.

Namun, pihaknya berharap agar pemerintah tidak hanya mengarahkan studi tour di destinasi wisata lokal saja, melainkan juga membenahi fasilitas wisatanya. “Saya pernah dengar di Pantai Bentar dulu ada jembatan (dermaga) ambruk. Itu kan membahayakan. Ini kan pembelajaran di luar sekolah. Maunya sih di tempat yang aman dan tidak memberatkan wali murid,” harapnya.

Ia mengakui bahwa Kabupaten Probolinggo memiliki banyak wisata alam, terutama pantai. Namun menurutnya, anak-anak menginginkan berwisata yang memiliki banyak wahana. “Sedangkan di luar kota, wisata kaya wahana tiketnya mahal banget. Memberatkan ke wali murid,” bebernya.

Ia mengaku sebenarnya tidak masalah dimana saja anak-anaknya akan menjalankan studi tour, asalkan kegiatan itu tetap pada tujuan awalnya, yakni edukasi pada anak-anak. “Mereka berangkat tidak hanya senang-senang, tapi juga ada ilmunya. Seperti ilmu sejarah dan lain-lain. Tidak hanya di buku saja,” ucapnya.

Ada beberapa destinasi wisata lokal yang bisa dipilih satuan pendidikan jika tidak bisa menggelar studi wisata ke luar daerah. Wisata gunung Bromo menjadi salah satu destinasi favorit yang bisa dikunjungi. “Walaupun di sini tinggal sudah lama, saya aja enggak pernah ke Bromo. Jadi aturan baru itu juga secara tidak langsung mengenalkan wisata lokal lebih dini pada anak-anak,” ujar Fitri.

Sufaedah, salah seorang wali murid TK juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, menggelar studi wisata bisa dimana saja. Asalkan tidak memberatkan wali murid. Di sisi lain, untuk anak-anak seusia TK, sebenarnya ada atau tidaknya studi wisata itu tidak terlalu berpengaruh. “Kalau digeser ke wisata lokal pun, ya siap berangkat. Kalau enggak jadi, uang tabungannya ya dibuat tambahan persiapan Lebaran,” ucapnya.

Ia menyebut, lembaga pendidikan anaknya yakni TK Al-Farida akan menggelar studi tour ke Jatim Park Malang pada April mendatang. Setiap kursi dibebankan biaya Rp 80 ribu. Sedangkan tiket masuk ke Jatim Park sebesar Rp 120 ribu.

“Kalau yang berangkat 3 orang. Ada ibu, ayah dan anak, berarti harus siap uang minimal Rp 500 ribuan. Itu belum kalau mau beli oleh-oleh dan makan di sana,” bebernya.

SE tentang larangan studi tour itu tidak hanya direspon oleh wali murid, melainkan juga dari kalangan netizen. Seperti yang dituliskan Syaiful Bachrie pada komentar liputan khusus ini di grup Info Masyarakat Probolinggo. “Kadang orang tua jadi dilema, sekalipun punya uang, apalagi pas enggak punya uang. Disuruh enggak usah ikut, kasihan anaknya. Jadi ikut mikir sembarang,” tulisnya.

Kemudian ada pula yang dituliskan Yuana Meritadini. Menurutnya, porsi dan keperluan studi tour harus jelas. Ia mencontohkan dengan zaman ia duduk di bangku SMA yang studi tour ke PTN/Universitas terbaik di Malang dan Surabaya.

“Tujuannya agar dapat membuka wawasan kita sejauh mana menentukan lanjutan jenjang pendidikan nanti. Di SMK study tour ke PT. Sier tujuannya agar kita mengenal kejuruan dan keahlian bidang kita untuk melanjutkan pekerjaan. Lha kalau cuma untuk rekreasi, refresing, senang-senang, lebih baik cukup waktu TK saja,” katanya.

Ada pula yang berkomentar tentang korelasi SE tersebut dengan kasus pembunuhan siswi SMP di Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku pembunuhan adalah ayah kandung korban. Motifnya adalah karena korban meminta uang untuk keperluan studi tour dan pelaku tidak bisa memenuhi semuanya.

“Siiip, sudah saatnya pendidikan Probolinggo berbenah. Bagi seluruh kepala sekolah semua itu ada baiknya. Kita harus ngaca kejadian di Jawa Barat. Tidak bisa dipungkiri banyak sekali para orang tua enggak punya uang buat bayar studi tour. Bagi yang punya uang biaya tour Rp 500 ribu enteng saja bayar. Tapi bagi yang enggak punya uang, segitu sangatlah besar,” komentar akun Nur Adventureland.

Akan tetapi, ada pula yang mengkritik kebijakan itu. Seperti yang dituliskan Arif Yulianto yang menilai aturan itu terlalu gegabah dibuat. “Hanya karena 1 kasus langsung membuat keputusan yang sifatnya generalisasi, tanpa dikaji lebih dahulu. Kebiasaan pemikiran sempit di negeri ini,” ucapnya. (awi/eem)


Bagikan Artikel