Pendidikan

Study Tour Dilarang ke Luar Daerah Probolinggo, Ini Kata Lembaga Pendidikan (bagian 2)


PAJARAKAN – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 420/1132/426.101/2020 pada 28 Februari 2020 lalu. Edaran itu ditujukan pada kepala PAUD/TK, kepala SD dan SMP, kepala SKB, PKBM dan LKP baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Probolinggo. Intinya, SE berisi larangan satuan pendidikan menggelar study tour di luar Kabupaten Probolinggo. Lalu bagaimana tanggapan lembaga pendidikan?

Koran Pantura menemui 2 lembaga pendidikan sebagai sampel dalam memberi tanggapan atas peraturan tersebut. Yakni SMPN 1 Pajarakan pada Rabu (4/3) dan SDN Klaseman 1 pada Kamis (5/3).

SMPN 1 Pajarakan sejak 3 tahun terakhir rutin menggelar study tour ke Yogyakarta. Terakhir pemberangkatan pada 14 Februari 2020 lalu. Dengan terbitnya SE itu, maka akan ada evaluasi pemberangkatan untuk tahun mendatang.

“Untuk pembiayaan ke Jogja Rp 630 ribu per siswa. Orang tua enggak ikut. Fasilitasnya yang didapat yaitu bus dan hotel bintang 3. Destinasinya ke Prambanan, Borobudur, Dirgantara, Keraton A dan Keraton B. Study berlangsung tiga hari dan menginap semalam di hotel,” kata Ketua Panitia Study Tour SMPN 1 Pajarakan Maruddin.

Menurutnya, awalnya pihak sekolah itu tidak memiliki kegiatan seperti itu. Namun, kegiatan tersebut diklaim adalah kehendak dari anak-anak yang menginginkan rekreasi. Nah, jika ingin rekreasi, maka harus ada mendapatkan persetujuan orang tua. “Di samping ada rapat komite, juga harus ada surat pernyataan itu. Selanjutnya barulah sekolah yang memfasilitasinya. Termasuk menghitung anggarannya,” tuturnya.

Kepala SMPN 1 Pajarakan Arif Syamsul Hadi menjelaskan, study tour atau study wisata diperuntukkan bagi siswa kelas VIII (2 SMP). Sedangkan siswa kelas IX difokuskan pada ujian nasional.

“Sebelum berangkat, kami melalui proses angket wali murid kelas VIII. Mereka mengusulkan objek wisata yang akan dituju. Sejak 3 tahun terakhir yang diusulkan hanya 2 nama, yaitu ke Jogja dan ke Bali. Tapi usulan Jogja selalu dominan. Jadi ditetapkan wisatanya ke sana,” papar Arief.

Ia mengaku, saat rapat angket tersebut nihil penyebutan objek wisata lokal. Menurutnya, hal itu dikarenakan untuk destinasi lokal, pihak wali murid dan siswa sudah menggelar jalan-jalan pribadi. “Kalau di daerah sini (lokal), mungkin mereka sudah jalan-jalan sendiri. Saya kira di semua Kabupaten Probolinggo, rekreasi besar pasti ke luar kota,” tuturnya. 

Namun, bukan berarti pihaknya tidak mencintai destinasi wisata lokal. Ada kegiatan sekolah berupa Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) di Pantai Duta dan kegiatan Adiwiyata di Pantai Bentar. “Itu setahun 1-2 kali. Walaupun tidak semua, tetapi setiap tahun pasti ada. Itu 30-an anak yang ikut. Tetapi kalau kemasan Pramuka, ratusan anak terlibat,” sebutnya.

Dalam kegiatan study tour ke luar daerah sebelumnya, tidak ada paksaan dari pihak sekolah. Ia menyebut, ada 7 rombongan belajar (rombel) yang berangkat. Setiap rombel berisi 32 siswa. Total ada 222 siswa di kelas VIII tahun ini yang berangkat pada pertengahan Februari lalu.

“Dari jumlah itu, 20 siswa enggak ikut. Penyebabnya ada yang sakit, sering mabuk perjalanan, ada keperluan lain dan masalah biaya. Nah, yang enggak ikut ini enggak usah bayar. Misalnya ada yang lunas pun, terus H-1 sakit, uang kembali,” paparnya.

Kepala SMPN 1 Pajarakan Arif Syamsul Hadi

Kepala SMPN 1 Pajarakan Arif Syamsul Hadi

Ia menambahkan, karena kegiatan tersebut bukan paksaan, maka pihaknya juga melindungi siswa yang tidak ikut dari beban psikologis. “Kami jaga agar yang tidak ikut tidak dibully. Kami sudah mewanti-wanti kepada walimurid, wali kelas dan murid,” ucapnya.

Arif juga menanggapi adanya SE terbaru yang melarang kegiatan study tour ke luar daerah. Pihaknya mendukung aturan tersebut. “Ya enggak apa-apa. Kita di lokal saja. Ini malah saya dukung. Jangan-jangan anak gak kenal dengan sejarah Probolinggo,” tuturnya.

Masih kata Arif, jika SE itu berlaku terus, maka untuk tahun depan pihaknya akan mengadakan study tour di lingkup lokal Kabupaten Probolinggo. “Kita adakan di dalam. Dengan biaya tidak banyak, tapi kita bisa menjangkau beberapa destinasi. Misal ke Bromo. Ada juga potensi ke Tiris yang memiliki Ranu Segaran, Ranuagung, Candi Kedaton dan lain-lain,” ujarnya.

Pihaknya menyadari tidak mudah meyakinkan siswa dan wali murid akan kebijakan baru tersebut. Namun, pihaknya berjanji akan mensosialisasikan peraturan tersebut. “Kita sosialisasi bahwa biaya lebih murah dan kita kenalkan ke wisata lokal untuk mendukung pendapatan asli daerah,” terangnya.

Jika memang para siswa menghendaki berwisata ke luar daerah, maka pihaknya menegaskan hal itu bukan lagi masuk program sekolah. “Silahkan kalau mau ke sana sama teman-teman. Tapi itu bukan program sekolah,” tandasnya.

Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Probolinggo Purnomo menerangkan, program study tour memang menjadi program umum digelar oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Probolinggo.

“Peran komite sekolah sangat vital dalam hal ini. Misalnya ketika saya bertugas di SDN Sebaung 1 pun, yang merencanakan dan menganggarkan biaya adalah komite sekolah. Jadi pihak sekolah hanya bertanggungjawab menjaga siswa tetap dalam pengawasan saja,” kata pria yang baru 4 bulan menjabat sebagai Kepala SDN Klaseman 1 tersebut.

Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo

Ketua PGRI Kabupaten Probolinggo Purnomo

Pihak sekolah bertugas mengarahkan rekreasi itu dikemas dalam baluta studi. Sehingga ada yang diperoleh siswa. “Ada pengetahuan yang didapat. Ada kerja kelompok yang dikerjakan,” terangnya.

Purnomo menuturkan, sebenarnya para siswa di SDN Klaseman 1 akan berangkat 23 Maret 2020 ini ke Jatim Park. Biaya yang dipatok sebesar Rp 270 ribu per siswa. Para guru pun yang akan ikut ditegaskan untuk membayar sendiri dengan uang pribadi. Jadi kesan para guru “numpang” dalam program tersebut, ditepisnya. “Karena sudah ada SE itu, maka kita akan sosialisasikan pada wali murid dan siswa. Kami juga sudah rapat internal dengan para guru,” ucap pria 48 tahun tersebut.

Menurut Purnomo, SE itu bersifat mengikat, sehingga pihaknya akan mengarahkan kegiatan study tour tersebut ke destinasi lokal Kabupaten Probolinggo. “Rencana akan kami arahkan ke Bromo. Tapi kalau wali murid tidak mau, terpaksa kami gagalkan. Ini atas nama baik lembaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Purnomo juga berharap kepada pihak terkait agar meningkatkan fasilitas wisata lokal Kabupaten Probolinggo. Ia mencontohkan dengan Jatim Park yang memiliki banyak wahana yang disukai anak-anak. Hal itulah yang menjadi alasan banyak study tour untuk siswa TK-SD ke objek wisata tersebut.

“Kabupaten Probolinggo kekurangan wahana. Sedangkan anak-anak butuh wahana. Dibutuhkan sarana bermain sambil belajar. Di daerah lain wahana cukup lengkap. Sedangkan di sini yang lengkap masih dikit. Perlu tambahan wahana. Kayak water boom dan lainnya,” beberanya. 

Pihaknya sangat sepakat dengan tujuan dari terbitnya SE tersebut bahwa untuk meningkatkan edukasi sejarah dan alam Probolinggo pada siswa. Namun, dalam jika diselaraskan dengan kurikulum sejarah, maka yang diajarkan pada siswa adalah sejarah Nasional.

“Ini memang jadi kesulitan kalau kita ingin tahu secara kontekstual seperti tempat bersejarah, maka biasaya harus datang ke wisata sejarah Nasional. Itu memang jadi bahan pemikiran kita. Tapi pada intinya kami sangat mendukung dengan peraturan baru itu dan kami akan mematuhinya,” tandas Purnomo. (awi/iwy)

 


Bagikan Artikel