Pendidikan

SE Larangan Study Tour ke Luar Daerah Probolinggo, Mengapa? (bagian 1)


KRAKSAAN – Dunia pendidikan sempat dibuat geger atas peristiwa pembunuhan Delis (13), siswi SMPN 6 Kota Tasikmalaya, yang ditemukan jasadnya di gorong-gorong sekolahnya, Senin (27/1). Kasus itu baru terungkap gamblang sebulan kemudian, yakni pada akhir Februari lalu.

Pelakunya adalah Budi Rahmat (45) yang merupakan ayah kandung dari korban. Problemnya sepele. Korban meminta uang untuk keperluan study tour/studi wisata sebesar Rp 400 ribu. Sementara pelaku hanya memiliki uang Rp 300 ribu, sisa Rp 100 ribu pinjam ke bosnya. Usai terjadi perdebatan, pelaku tega membunuh korban.

Warga Tasikmalaya merespons kasus ini sebagai salah satu efek adanya studi wisata yang dianggap memberatkan. Bahkan, ada beberapa lembaga pendidikan di Kota Tasikmalaya yang mematok biaya Rp 1 juta – Rp 2 juta per siswa. Walikota Tasikmalaya didesak untuk meniadakan studi wisata yang memberatkan tersebut. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Probolinggo?

Koran Pantura menemui Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi, Rabu (4/3) pagi. Ia juga menyimak tentang peristiwa di Tasikmalaya itu. Rozi tak menampik jika kegiatan studi wisata atau studi tour terkadang memberatkan wali murid.

Oleh karenanya, jauh sebelum ada kasus itu, ternyata Dinas Pendidikan sudah mengonsep bahwa pelaksanaan studi wisata di seluruh satuan pendidikan Kabupaten Probolinggo wajib digelar di dalam Kabupaten Probolinggo.

“Kami sudah bicarakan itu dengan Disporaparbud pada Januari lalu. Saya meminta daftar destinasi wisata se Kabupaten Probolinggo kepada Pak Sugeng Wiyanto (Kepala Disporaparbud Kabupaten Probolinggo). Ada 20 daftar destinasi yang saya terima, masing-masing 10 nama di wilayah timur dan barat,” papar Rozi.

Kemudian, Dispendik Kabupaten Probolinggo mengeluarkan surat edaran nomor 420/1132/426.101/2020 pada 28 Februari 2020. Edaran itu ditujukan pada kepala paud/TK, kepala SD dan SMP, kepala SKB, PKBM dan LKP baik negeri maupun swasta se kabupaten Probolinggo.  “Ada 4 poin di SE itu. Walaupun imbauan, tetapi ini sifatnya mengikat,” ucapnya.

Pertama, studi wisata yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar dilaksanakan di destinasi wisata daerah kabupaten probolinggo yang memiliki keragaman dan keindahan wisata alam.

Kedua, studi wisata yang melibatkan peserta didik wajib mendapatkan izin dari orang tua atau wali peserta didik, serta menjamin keamanan pelaksanaannya. “Lalu ketiga, studi wisata hanya dapat dilaksanakan apabila tidak memberatkan peserta didik, orang tua atau walinya baik secara finansial maupun waktu pelaksanaannya,” katanya.

Dan 4 yang terakhir, bahwa studi wisata dilaksanakan dalam konsep edutainment, yakni pendidikan yang dikemas dalam konsep wisata atau hiburan yang menyenangkan, namun tetap mengedepankan nilai-nilai edukatif bagi peserta didik. “Seperti pendidikan berwawasan kebangsaan dan lingkungan,” tutur Rozi.

Setiap pelaksanaan studi wisata, satuan pendidikan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Dispendik Kabupaten Probolinggo. Sehingga Rozi mengetahui mayoritas destinasi wisata yang bakal dikunjungi oleh satuan pendidikan beserta siswanya.

“Yang paling dominan itu ke Malang, Jogja dan Bali. Kalau ke Malang biayanya sekitar Rp 200 ribu – Rp 300 ribu. Sedangkan ke Jogja dan Bali tentu lebih besar daripada itu. Kegiatan studi wisata biasanya dilaksanakan pada akhir pelajaran tahunan,” paparnya.

Dari segi pembiayaan yang dipatok oleh satuan pendidikan Kabupaten Probolinggo, menurutnya, masih tergolong wajar. Namun, ia melanjutkan, studi wisata ke luar daerah itu mengajarkan pada sisi konsumtif tinggi.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menjelaskan tentang SE Studi Wisata Kabupaten Probolinggo. (Deni Ahmad Wijaya/Koran Pantura)

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi menjelaskan tentang SE Studi Wisata Kabupaten Probolinggo. (Deni Ahmad Wijaya/Koran Pantura)

“Mungkin memang biaya Rp 200 ribu – Rp 300 ribu untuk tiket masuk dan transportasi. Tapi uang sakunya itu kan juga harus disiapkan. Sedangkan kalau studi wisata ke luar daerah, kecenderungannya adalah mampir ke mall buat beli oleh-oleh,” katanya.

Adanya SE itu, diharapkan kegiatan studi wisata cukup di lingkup lokal Kabupaten Probolinggo saja. Dengan estimasi biaya yang sama, Rozi menginginkan agar uang yang dikeluarkan wali murid berguna untuk perputaran ekonomi lokal Kabupaten Probolinggo.

“Lebih baik perputaran uang itu ada di dalam kabupaten. Contoh, per anak Rp 200-300 ribu. Uang saku masak Rp 100 ribu. Anggaplah Rp 300 ribu – Rp 500 ribu. Itu lebih baik uang itu digunakan untuk daerah. Misal datang ke Bromo, ke Bermi, Paiton dan lain-lain. Jadi uang itu berputar ke kabupaten,” katanya.

Rozi menambahkan, anggaran itu bisa membantu ekonomi masyarakat. Itulah semangat yang dibangun. Ada multiplier effect. Ada dampak positif bila dilaksanakan di Kabupaten Probolinggo. “Kita punya banyak objek wisata. Ada nilai edukasi. Orang luar datang ke Bromo, masak kita yang asli Probolinggo enggak pernah,” ucapnya. 

Selain itu, datang ke wisata alam lokal Kabupaten Probolinggo juga membangun sikap spiritualitas, seperti mengagumi keindahan Bromo sebagai mahakarya Sang Pencipta. Sementara dari aspek sosial, Bromo adalah mayoritas Hindu yang berarti mengajar toleransi.

“Kemudian juga siswa dikenalkan agar peduli lingkungan. Anak itu diajari bawa tas kantong kresek untuk makanannya. Teknis itu sama jika mungkin berkunjung ke Pantai Bohay, Bermi, Seruni point dan lain-lain,” terangnya.

Rozi menyadari, pola pikir masyarakat yang menganggap jika rekreasi harus ke luar daerah, itu sudah terpatri dan menjadi tradisi. Namun menurutnya, tradisi itu tidak mutlak dan tentu bisa diubah seiring perubaha pola pikir.

“Tujuan studi wisata itu apa? Kan menitikberatkan edukasi. Kalau orang luar saja mengakui potensi wisata kita, kenapa kita enggak mau. Orang lain memberi pengakuan, sementara kita tidak,” tegasnya.

Nilai rekreatif pun tidak didapat jika kita mutlak ke luar daerah. Tetapi semangat masyarakat untuk memanfaatkan wisata terbaik yang ada, maka itu bermakna rekreatif. “Dan kita punya semua potensi itu,” ujarnya.

Di sisi lain, tidak semua orang tua mampu secara finansial. Jika orang tua tidak mengikutkan anaknya dalam kegiatan itu sementara yang lain berangkat, maka hal itu juga akan menimbulkan beban psikologis bagi si anak.

“Kemudian akan muncul ego personal. Nanti ada pembedaan antara wali murid mampu dan tidak mampu. Salah siapa miskin. Secara tidak langsung bilangnya begitu. Pemaksaan untuk studi wisata itu jangan sampai ada anggapan bahwa ini sebenarnya yang mau studi wisata gurunya atau muridnya,” seloroh Rozi.

Di sisi lain, studi wisata juga tidak masuk ke dalam penilaian pembelajaran. Tidak ada follow atas kegiatan itu yang mempengaruhi nilai siswa. “Itu juga akan kita evaluasi. Bagaimana nanti ada follow up atas studi wisata yang telah dilakukan,” katanya.

Ia menyampaikan, sekolah tidak harus menyelenggarakan itu. Namun jika akan menyelenggarakan, wajib di lokal Kabupaten Probolinggo. Jika penganggaran sudah dilakukan, maka disarankan untuk dilakukan pergeseran.

“Kalaupun sudah dianggarkan, toh itu paling cuma booking bus saja. Kan bisa digeser dari destinasi A ke destinasi B. Tidak ada anggaran yang bisa diubah. Ini demi kebaikan anak-anak kita ke depannya,” jelas Rozi.

Lalu, bagaimana jika satuan pendidikan nekat menggelar studi wisata di luar Kabupaten Probolinggo pasca terbitnya SE tersebut? “Jelas akan kami panggil dan kami beri pembinaan satuan pendidikan itu. Karena dalam SE sudah jelas kok,” tegasnya. (awi/iwy) Bersambung…

 


Bagikan Artikel