Pendidikan

Tak Ada Penghapusan Guru Honorer


KRAKSAAN – Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo, memastikan tenaga honorer guru di Kabupaten Probolinggo, aman dari penghapusan. Meskipun guru tenaga honorer itu tidak lulus tes CPNS atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) hingga memasuki masa pensiun.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo H. Fathur Rozi. Saat dikonfirmasi, Rozi mengatakan, Kabupaten Probolinggo memiliki sekitar 2.300 lebih guru status tenaga honorer. Sekitar 60 persennya, usia mereka di atas 35 tahun. Tentunya, guru honorer SK Bupati yang sudah usia 35 tahun ke atas, tidak bisa mengikuti seleksi CPNS. Mereka hanya bisa ikuti seleksi PPPK,” katanya pada kemarin.

Rozi menegaskan, guru tenaga honorer SK Bupati Probolinggo dipastikan aman. Karena, kebijakan pemerintah pusat PP Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bukan penghapusan tenaga honorer. Tetapi, kepala daerah dilarang merekrut pegawai di luar ASN. ASN itu yaitu PNS dan PPPK. Itu tertuang dalam pasal 91. Sedangkan pegawai honorer yang sudah melekat dan memiliki SK kepala daerah itu, didorong untuk mengikuti tes seleksi CPNS dan PPPK.

Pegawai honorer yang sudah ada, kami dorong untuk ikuti seleksi CPNS bagi usia dibawah 35 tahun. Sedangkan honorer yang usia di atas 35 tahun, didorong untuk ikuti seleksi PPPK. Dengan harapan, tenaga honorer terus berkurang dan berubah status menjadi ASN (PNS atau PPPK), ungkapnya.

Kondisi itu yang ada diakui Rozi, dari sekitar 2.300 guru tenaga honorer, sebanyak 60 persennya usia di atas 35 tahun. Nah, mereka pun didorong mengikuti tes seleksi PPPK. “Sampai kapan? Sampai 1 tahun menjelang waktu pensiun. Seandainya mereka mengikuti tes seleksi PPPK tak kunjung lulus, ya tetap sebagai tenaga honorer SK Bupati,” tandasnya.

Sebelumnya, memang beredar adanya penghapusan tenaga honorer berdasar pada PP Nomor 49/2018. Kabar burung itu menyebar cepat di masyarakat, sehingga banyak tenaga honorer resah. Mereka berharap adanyan informasi yang pasti tentang kebijakan itu dan status mereka.

Tidak hanya di Kabupaten Probolinggo keresahan itu muncul. Namun juga banyak daerah di seluruh Indonesia. Apalagi memang PP tersebut harus sudah berlaku efektif mulai tahun ini.

Selain masalah honorer, beberapa pengamat menemukan ada beberapa pasal dalam PP 49/2018 yang tidak memberi kepastian hukum bagi PPPK. Misalnya, dalam pasal 37 tentang masa kerja tidak dijelaskan berapa kali perpanjangan masa kerja PPPK.

Lalu dalam pasal 57 pemutusan hubungan kerja bisa terjadi akibat perampingan organisasi bagi profesi pendidik atau tenaga kependidikan, hal itu sama sekali tidak memberikan kepastian hukum bagi PPPK. (rul/ra)


Bagikan Artikel